BANJARMASIN - Wabah virus Corona membuat Kerajaan Arab Saudi menyetop jemaah yang ingin menunaikan ibadah umrah. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalsel meminta, pihak travel jangan sampai memungut biaya tambahan apapun kepada calon jemaah.
“Misalkan terjadi, akan diberikan sanksi. Karena instruksi ini langsung dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah,” tegas Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Noor Fahmi, kemarin (11/3) seusai rapat bersama Komisi IV DPRD Kalsel.
Memang sampai sekarang belum ada keluhan. Fahmi berharap, kedua belah pihak sudah memahami kondisinya. Sehingga tak memaksakan diri berangkat. “Jika ada, jemaah silakan melapor ke Kemenag,” imbaunya.
Dia menerangkan, pada bulan Maret, sudah terdata sebanyak 2.819 orang yang akan diberangkatkan menuju Tanah Suci.
Dengan adanya kebijakan Arab Saudi, semua pihak harus memahami itu. Karena ini menyangkut keselamatan umat. Lantas sampai kapan penyetopan ini berlangsung?
Fahmi belum dapat menyebutkan, semuanya merupakan kewenangan Arab Saudi. Yang jelas, penutupan ini sifatnya bukan permanen tapi hanya sementara. “Kalau ada isu yang beredar ditutup sepanjang tahun 2020 itu tidak benar,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta jemaah bisa bersabar dan berlapang dada. Selama wabah virus Covid-19 masih belum bisa dikendalikan, semua negara akan bersikap sangat waspada.
“Bagi travel yang sudah menjadwalkan keberangkatan dan mengkontrak penginapan di sana agar dapat dinegosiasikan kembali,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M lutfi Syaifuddin memahami penutupan ini merupakan otoritas Kerajaan Arab Saudi. Namun dari hasil rapat, ia meminta agar Kanwil Kemenag Kalsel dapat menyampaikan ke pusat, agar persoalan ini jangan sampai merugikan jemaah maupun travel.
“Ingat, Kalsel masuk lima besar pengirim jemaah umrah terbanyak di Indonesia,” sebutnya.
Dia yakin, kebijakan itu juga untuk melindungi jemaah agar jangan sampai terdampak Corona. Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan terhadap travel yang meminta pungutan tambahan kepada calon jemaah karena sanksi keras sudah menungu. “Travel jangan minta tambahan pungutan ya,” imbaunya. (gmp/fud/ema)
