BANJARMASIN – Digitalisasi diterapkan di seluruh SPBU di Kalsel, termasuk Banjarmasin. Ini untuk memantau seluruh aktivitas dan penyaluran BBM. Sasarannya membatasi ruang gerak para pelangsir maupun warga mampu yang masih menggunakan BBM bersubsidi.
Semua kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang mengisi BBM di SPBU terdata secara otomatis. Tak ada lagi kendaraan bisa bolak-balik ke SPBU yang sama atau ke SPBU lainnya. “Pelangsir tidak bisa bolak-balik mengisi. Kendaraannya terdata, apalagi sampai mobil pelat merah,” kata Ketua Hiswana Migas Kalsel, Haji Saibani, kemarin (12/3) siang.
Saibani yakin sistem ini banyak keuntungannya. Dapat meminimalkan penyelewengan yang sering dituduhkan ke SPBU. Sistem ini terintegrasi secara nasional dan dimonitor di pusat. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan penyaluran BBM. Sebab penyaluran di tiap selang SPBU atau nozzle tercatat akurat dan terpantau di pusat. Pemerintah langsung dapat mengetahui apakah BBM bersubsidi sudah tepat sasaran.
“Kalau bolak-balik atau kendaraan pelat merah yang mau mengisi, nozzle langsung terkunci tak bisa digunakan,” ucapnya.
Saibani menyebut jumlah SPBU di Kalsel sebanyak 120 unit. Sementara yang masuk program digitalisasi 111 unit. Mulai 2020 digitalisasi sudah terealisasi sebanyak 100 unit, atau 90 persen. Banjarmasin menjadi pilot project. Karena seluruhnya sudah digitalisasi. “Mungkin juga ini sebagai salah satu cara pemerintah agar mereka yang mampu tidak menggunakan BBM subsidi,” tambahnya.(gmp/dye/ema)
