BANJARBARU - Setelah menetapkan status siaga darurat virus corona atau Covid-19. Pemprov Kalsel mulai melakukan penyusunan skenario anggaran, untuk pengendalian dan penanganan virus yang berasal dari Cina tersebut.
Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dyan Nur mengatakan, anggaran untuk penanganan virus corona saat ini sedang mereka koordinasikan dengan Tim Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel.
"Jadi berapa nanti yang diusulkan oleh tim gugus akan kami bahas dulu dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Dia mengungkapkan, dalam rangka penanganan pandemi corona yang sudah ditetapkan sebagai wabah nasional. Maka, sesuai ketentuan PP nomor 12 tahun 2019, anggaran penangananan Covid-19 kemungkinan bakal diambil dari belanja tidak terduga.
Secara terpisah, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris yang menjabat langsung sebagai Ketua Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 menyampaikan, untuk menganggarkan dana penanganan corona harus melalui mekanisme sesuai aturan yang berlaku.
"Corona ini datangnya tidak direncanakan. Jadi, ada mekanisme sebagai pedoman sebagai acuan penganggaran dana untuk menanganinya," ucapnya.
Bukan hanya itu, dia mengungkapkan, penganggaran juga harus mengikuti petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari kementerian. Baik Kementerian Keuangan, maupun Kementerian Dalam Negeri. "Aturan dari Kementerian Kesehatan dan BNPB sebagai leading sektor penanggulangan virus corona juga menjadi acuan kami," ungkapnya.
Yang jelas Haris menegaskan, Pemprov Kalsel siap mengantisipasi anggaran penanganan wabah virus corona. "Karena gubernur sudah memerintahkan kami agar corona ditangani secara serius, termasuk hal-hal terkait anggaran agar disiapkan, dan semua itu sudah kami lakukan," bebernya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pemerintah daerah agar menggeser anggarannya untuk mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19. Relokasi anggaran itu diperlukan untuk membiayai penanganan pandemik virus corona di berbagai daerah.
"Ada peraturan yang sudah keluar, Peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020, yang memberi kewenangan para kepala daerah melaksanakan relokasi anggaran, dan cukup memberitahu kepada DPRD," katanya, selepas rapat konsolidasi penanganan Covid-19 bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/3).
Mantan Kapolri ini menyebut, dana tersebut misalnya bisa digunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan di masing-masing daerah. Di antaranya penambahan ruang isolasi dan fasilitas kesehatannya untuk merawat pasien corona. "Sehingga anggaran ini dapat di alokasikan untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan di daerah ketika terjadi lonjakan, Insya Allah tidak, kalau terjadi lonjakan, kita sudah siap," sebutnya.
Dia menambahkan, anggaran tersebut juga bisa digunakan daerah untuk memitigasi dampak ekonomi akibat Covid-19. "Anggaran ini juga dapat diberikan untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi, misalnya memberi bantuan sembako," tambahnya.
Dicontohkannya, pilihan social distancing saat ini misalnya memukul sektor wisata. "Otomatis pedagang akan sulit. Ini perlu diidentifikasi, dibantu oleh provinsi, kabupaten, kota, selain pemerintah pusat ada program-program dari Kemensos dalam bentuk bantuan tunai dan non tunai, ada bantuan-bantuan yang lain dari BUMN misalnya," kata dia.
Bahkan, realokasi anggaran ini juga bisa digunakan untuk menjaga agar dunia usaha bisa berjalan. "Kita tahu Covid-19 ini dimensinya tidak hanya kesehatan, tapi ada dimensi ekonomi. Oleh karena itu dunia usaha harus tetap hidup," ucapnya.
