MANAGED BY:
SABTU
06 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Minggu, 29 Maret 2020 10:47
Pandemi, Keseluruhan Pilkada Bisa Ditunda
Ketua KPU Kalsel, Sarmuji

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Pandemi Covid-19 membuat tahapan Pilkada di Kalsel terganggu. Bukan hanya pada empat tahapan yang ditunda, tetapi juga keseluruhan pelaksanaan Pilkada terancam dimundurkan.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji sangat berharap wabah ini bisa hilang bulan depan agar tidak menganggu tahapan Pilkada yang digelar dalam waktu dekat. Salah satunya adalah verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan. “Kami sangat berharap wabah ini hilang. Sehingga tahapan bisa dilaksanakan sesuai jadwal,” ucap Sarmuji kemarin.

Dia mengatakan penundaan pilkada secara resmi belum dipastikan. Sebagai pelaksana di daerah, pihaknya hanya menunggu instruksi dari pusat (KPU RI). "Sampai saat ini belum ada surat edaran resmi ditunda seluruh tahapan,” imbuhnya.

Nasib Pilkada yang tanpa kejelasan sedikit banyak berpengaruh terhadap kandidat yang akan bertanding. Jika pun nantinya ditunda, mereka memang banyak memiliki waktu untuk bersosialisasi. Namun, di sisi lain mereka juga akan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Koordinator Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Kalsel, Samahuddin Muharram berpendapat, hendaknya Pilkada tahun ini ditunda demi keselamatan masyarakat.

Menurutnya sangat banyak tahapan Pilkada yang harus mengumpulkan orang banyak. Seperti bimbingan teknis (Bimtek) bersama kabupaten/kota dan tahapan penting seperti kampanye dan pemungutan suara.

Proses tahapan ini, ditakutkan mempercepat proses penularan Covid-19 lantaran terjadinya kontak badan. "KPU harus cepat berkoordinasi dengan DPR RI,” cetus mantan Ketua KPU Kalsel ini. 

Dia menyambut baik KPU RI sudah mengeluarkan surat edaran yang meminta KPU di daerah untuk menunda tahapan yang paling dekat, seperti verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan.

“Kalau kondisi masih seperti ini, pasti akan terus tertunda. Dampaknya semua tahapan pun akan molor. Tak ada kata lain, tahapan semua harus ditunda,” tandasnya. (mof/by/ran/ema)


BACA JUGA

Jumat, 05 Juni 2020 16:58
Breaking News

Pulang dari Daerah Transmisi Lokal, 3 Orang Barabai Positif Covid-19

BARABAI- Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di HST mengumumkan tiga…

Jumat, 05 Juni 2020 15:18

Mantap..! DPC Gerindra Banjarbaru Bagikan Paket Sembako dan Masker

BANJARBARU - Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang begitu meresahkan…

Jumat, 05 Juni 2020 15:15
SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru

KEREN..! Di Sekolah ini Pendidikan Vokasi Tidak Berhenti, UAS Tetap Jalan Lewat Online

BANJARBARU - Pendidikan vokasi di SMK-PP Negeri Banjarbaru tidak berhenti, …

Jumat, 05 Juni 2020 14:23

PSBB: PENULARAN SOSIAL BERSKALA BESAR

BANJARMASIN - Pemerintah boleh saja telah melakukan pembatasan sosial berskala…

Jumat, 05 Juni 2020 14:17

Bendung Paham Radikal, Al Chaidar: Kalsel Harus Maksimalkan Peran Ulama

BANJARMASIN - Pengamat terorisme Al Chaidar mengatakan kecil kemungkinan teroris…

Jumat, 05 Juni 2020 14:14

Arungi Pilgub Kalsel, Denny-Difri Selangkah Lagi

BANJARMASIN - Denny Indrayana begitu percaya diri maju di Pemilihan…

Jumat, 05 Juni 2020 13:55

RS Pemko Disuntik Rp30 Miliar, Targetkan Penambahan 100 Tempat Tidur Pasien

BANJARMASIN - Rumah Sakit Sultan Suriansyah di Jalan Rantauan Darat…

Jumat, 05 Juni 2020 13:53

Ruang Isolasi Penuh, 2 Pasien Covid-19 Terpaksa Ngantre di IGD

BANJARMASIN - Setiap hari, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Banjarmasin…

Jumat, 05 Juni 2020 13:41

Sempat Raib, Pasien Covid-19 itu Sudah Ditemukan

BANJARMASIN - Salah seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Ansari…

Jumat, 05 Juni 2020 12:24

Untuk Banjarbaru, Syarat Normal Baru Belum Terpenuhi

BANJARBARU - Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) merupakan narasi yang dipilih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers