MANAGED BY:
JUMAT
05 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Senin, 30 Maret 2020 12:47
Okupansi atau Mati; Hotel-hotel di Banua Berjuang Melawan Kebangkrutan
LENGANG: Suasana lobi Hotel Roditha Banjarbaru, kemarin. Tampak sepi, lantaran tingkat okupansi hotel saat ini turun drastis. | FOTO: SUTRISNO/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, Hotel-hotel di Banua tengah berjuang melawan kebangkrutan. Semenjak virus corona mewabah, tingkat okupansi menurun drastis. Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Selatan mencatat, tingkat hunian hotel saat ini rata-rata hanya di bawah 10 persen.

---

Tak ada orang di lobby hotel Grand Dafam, siang kemarin. Suasana yang lengang ini menjadi pemandangan yang biasa sejak beberapa pekan terakhir. Dampak dari virus corona membuat banyak orang menolak bepergian dan mengunci diri di dalam rumah.

Kondisi tersebut diperparah dengan diberlakukannya kebijakan social distancing. Aturan ini melarang adanya acara yang mengumpulkan orang banyak. Hotel yang berharap pemasukan dari penyewaan ballroom untuk acara-acara akhirnya benar-benar terpukul.

Minimnya pemasukan diakui GM Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru Muh. Roy Amazon. Bahkan, dia menyebut penurunan yang terjadi semenjak pandemi Covid-19 sudah sangat parah. "Yang biasanya okupansi kami 70 persen, sekarang di bawah 10 persen," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, dengan tingkat okupansi di bawah 10 persen membuat Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru kekurangan biaya operasional. Kondisi tersebut memaksa manajemen memutar otak untuk menekan biaya operasional. "Kebijakan yang kami lakukan ialah mengurangi hari kerja karyawan," ungkapnya.

Selain berupaya menekan biaya operasional, Roy menyampaikan bahwa pihaknya juga masih mencoba menarik minat tamu dengan memberikan promo harga kamar. "Kamu juga melakukan penanganan pencegahan virus dengan mengecek suhu tubuh semua pengunjung dan karyawan yang datang. Serta, menyediakan hand sanitizer di seluruh area terbuka dan pembersihan seluruh area hotel dengan disinfektan," ucapnya.

Selain Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, hari-hari berat juga dialami Hotel Roditha Banjarbaru. "Dengan kondisi pandemi Covid-19 sekarang memang berdampak ke hotel-hotel Banjarbaru dan daerah lain. Okupansi kamar kami sekarang juga hanya di bawah 10 persen," beber GM Hotel Roditha Banjarbaru, Fahmi.

Dia menuturkan, turun drastisnya tingkat hunian membuat pendapatan mereka tidak dapat menutupi biaya operasional. Hal itu diperparah dengan adanya larangan menggelar event. Seperti, acara pesta perkawinan, pertemuan dan lain-lain. "Namun, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berusaha tetap bertahan, meskipun pendapatan tidak menutup biaya operasional," tuturnya.

Yang bisa dilakukan oleh manajemen hotel saat ini ialah melakukan penghematan biaya operasional dengan cara mengurangi jam kerja karyawan, meliburkan anak magang, serta penghematan listrik dan air. "Tapi ini bersifat sementara, jika terlalu lama kondisi ini dan pemerintah tidak memberikan solusi maka perusahaan terancam tutup dan semua karyawan pasti terancam PHK," pungkasnya.

Pemerintah Harus Maklumi Kondisi Hotel

Merespon penurunan okupansi hotel maupun kunjungan restoran akibat pandemi Covid-19, Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Selatan tengah berupaya mengajukan libur pajak hotel dan restoran (PB1) bagi sektor perhotelan dan restoran ke pemerintah daerah.

Sekretaris BPD PHRI Kalsel, Fahmi mengungkapkan, libur pajak hotel dan restoran diajukan lantaran ada banyak hotel dan restoran mengirimkan surat kepada pengurus PHRI Kalsel untuk meminta ditindaklanjuti mengenai nasib mereka sekarang. "Para hotel dan restoran minta disampaikan kepada kepala daerah. Yang mereka minta hanya satu yaitu minta diliburkan pembayaran pajak PB1 untuk bulan Maret sampai Agustus 2020 atau hingga kondisi sudah normal," ungkapnya.

Dia menyampaikan, hotel dan restoran minta pajak diliburkan dikarenakan sekarang dalam kondisi sekarat akibat sepinya pendapatan. "Uang pajak tersebut diperuntukkan buat bayar gaji dan THR (tunjangan hari raya) yang sudah di hadapan mata," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya peka dengan kondisi saat ini. Sebab, apabila hotel dan restoran tutup hal itu akan berdampak ke seluruh karyawannya. "Karyawan mau makan dari apa jika hotelnya ditutup, kalau ASN enak gaji dibayar terus meskipun libur," ujarnya.

Disampaikannya, anggota PHRI saat ini berjumlah 89 hotel dan restoran yang terdiri dari hotel bintang 1 hingga 4 serta non bintang. Ditambah enam restoran. Di mana jika ditotal, jumlah karyawan keseluruhannya mencapai 1.300 orang. "Perlu diketahui juga bahwa hotel dan resto memberikan andil kepada PAD daerah dan termasuk ranking ke-2 untuk pendapatan daerah. Jadi harus ada perhatian untuk sektor ini oleh pemerintah daerah," pintanya.

Lanjut Fahmi, perusahaan hotel sekarang butuh banyak biaya dalam menjalankan operasional. Minimal hotel harus terisi 40 persen okupansi baru biaya operasional bisa tertutup. Kalau di bawah itu hotel akan merugi.

"Belum lagi hotel membayar BPJS karyawan, membayar cicilan bank, membayar abnomen listrik dan lain-lain. Jadi kami mohon pejabat daerah, selain kesehatan masyarakat, perlu perhatian juga nasib masyarakat yang bekerja di hotel dan restoran yang merupakan ujung tombak PAD," bebernya.

Dia menungkapkan, pengurus PHRI sudah beberapa kali mengajak bertemu pejabat daerah untuk membahas libur pajak hotel dan restoran. Akan tetapi, belum bisa dengan alasan pejabat mengurangi pertemuan akibat pandemi Covid-19. "Surat PHRI yang sudah kita kirimkan juga belum direspon. Melalui surat itu, kami berharap meliburkan PB1 segera dilaksanakan," pungkasnya.

Tak Ada Dispensasi Pajak

Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil menyebut kebijakan pajak perhotelan tetap berlaku normal.Tak ada dispensasi atau keringanan.

"Kalau tingkat kunjungan sepi, kan mereka membayar pajaknya sesuai dengan tingkat kunjungan," ucapnya.

Dari petunjuk Kementerian Keuangan, pembebasan pajak hanya berlaku di sepuluh daerah destinasi wisata. Sumatera Utara, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Batam dan Kepulauan Riau. Tidak ada Kalsel.

"Jadi kami mengikuti petunjuk itu. Sambil menunggu aturan pemerintah pusat selain untuk 10 destinasi itu," katanya.

Lagipula, menurut Subhan soal pajak sudah diatur dalam perda. Jika ada pengurangan, harus merevisi peraturan tersebut.

Intinya, Pemko Banjarmasin masih menunggu arahan pusat. Apakah memang ada peluang untuk mengutak-atik soal pajak tersebut.

"Kami menunggu kebijakan pusat. Jika dengan kondisi sekarang diperkenankan ada pengurangan tarif atau penghapusan pajak, bisa melalui perwali. Sehingga prosesnya lebih cepat," pungkasnya. (nur/ris/ran/ema)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers