MANAGED BY:
MINGGU
07 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 02 April 2020 13:05
Tak Bisa Gratis, Minimal Ringankanlah Tagihan PDAM di Tengah Pandemi
Foto: Mongabayindonesia

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Di tengah pandemi, kebutuhan masyarakat untuk penggunaan air bersih meningkat. Mengingat warga diimbau untuk tetap tinggal di rumah dan rajin mencuci tangan.

Ini menjadi perhatian Komisi II DPRD Banjarmasin. Yang meminta PDAM Bandarmasih agar mengambil kebijakan. Meringankan beban biaya tagihan pemakaian air bersih untuk warga kota.

"Penggunaan air bersih di rumah-rumah pasti meningkat. Karena belakangan orang lebih sering mencuci tangan dan mandi," kata Ketua Komisi II Muhammad Faisal Hariyadi.

Jika terlalu berat membebaskan tagihan pelanggan, setidaknya disubsidi. Yang penting tak membuat warga kesulitan. Apalagi perekonomian sedang lesu, dampak tak terelakkan dari wabah.

"Terutama bagi warga menengah ke bawah. Mereka tentu mengharapkan keringanan, bahkan pembebasan tarif," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pada bagian ini, tentu Pemko Banjarmasin punya kewenangan sebagai pemilik BUMD tersebut. Inilah saatnya fokus memikirkan nasib dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Faisal, komisinya akan mendukung segala kebijakan pemko. Yang penting memihak pada rakyat. Ketimbang memikirkan keluhan-keluhan segelintir pebisnis.

"Intinya, harus bersama-sama mencari solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Humas PDAM Bandarmasih Nur Wakhid menyebut pihaknya belum bisa berbicara banyak. Lantaran belum ada payung hukum dan petunjuk teknis terkait permintaan tersebut.

"Setiap keputusan butuh aturan atau payung hukum sebagai dasar. Tentu hal ini harus dipertimbangkan," ungkapnya mewakili manajemen PDAM Bandarmasih.

Lagipula, PDAM ingin berhati-hati. Kalau salah mengambil keputusan, tanpa ada payung hukum, justru menjadi temuan negatif oleh auditor.

"PDAM adalah lembaga milik pemerintah yang bekerja sesuai juklak dan juknis dari Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Meski begitu, bukan berarti PDAM tak mempertimbangkannya. Hanya saja mereka juga butuh bantuan DPRD. Untuk mengusulkan ke pusat. "Sehingga kami mudah dalam mengambil keputusan. Tak terbentur aturan," tutupnya. (nur/fud/ema)


BACA JUGA

Sabtu, 06 Juni 2020 12:18

Semua Kesetrum Tagihan Listrik

BANJARBARU - Masyarakat Banua ramai-ramai mengeluhkan membengkaknya tagihan listrik pada…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:09
BREAKING NEWS

Banjir, Jalan Sekapuk Macet

BATULICIN - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tanah Bumbu, sejak…

Sabtu, 06 Juni 2020 12:07

Sabilal Masih Tiadakan Salat Jumat

BANJARMASIN - Usai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota…

Sabtu, 06 Juni 2020 11:58

Tidak Laksanakan Protokol Kesehatan, Kemenag Kirim Penyuluh Agama Beri Penyadaran

BANJARBARU - Beberapa waktu lalu, selepas PSBB berakhir. Pemko Banjarbaru…

Sabtu, 06 Juni 2020 11:56
PARLEMENTARIA

Dewan Bentuk Pansus Covid-19

BANJARBARU - Pihak legislatif akhirnya membentuk Pansus Penanganan Covid-19. Tujuannya…

Sabtu, 06 Juni 2020 11:52

ASN yang Ngantor Lebih Banyak, yang WFH Sisa 40 Persen

BANJARBARU - Memasuki fase pendisiplinan hingga 13 Juni mendatang. Persentase…

Sabtu, 06 Juni 2020 11:50

Rapat Online Tak Efektif, Belasan Raperda Mandek

BANJARMASIN - Pandemi mengganggu agenda DPRD Kalsel. Pembahasan rancangan peraturan…

Sabtu, 06 Juni 2020 11:47

3 Kelurahan Jadi Zona Merah Pekat, Tapi Warga Masih Bisa Nongkrong Santai

Kamis (4/6), jumlah kasus positif COVID-19 di Banjarmasin kembali melonjak.…

Sabtu, 06 Juni 2020 11:34

Bantu Ketahanan Pangan Masyarakat

RANTAU - Tugas polisi bukan hanya menumpas kejahatan. Tetapi juga…

Sabtu, 06 Juni 2020 10:05

New Normal Kotabaru, Harus Dievaluasi

KOTABARU – Jemaah masjid membeludak salat Jumat di Masjid Agung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers