MANAGED BY:
MINGGU
31 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 06 April 2020 12:00
Prioritas Anggaran Daerah Diubah ke Covid-19; Dana Pendidikan Jangan Disentuh
DISEMPROT DULU: Seorang wanita melalui bilik disinfektan sebelum memasuki sebuah mall di Surabaya. Penyebaran virus corona membuat daerah melakukan langkah pencegahan dan mengalokasikan dana untuk penanggulangan. | FOTO: JUNI KRISWANTO/AFP

PROKAL.CO, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan realokasi atau perubahan alokasi anggaran untuk Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan Covid-19. Salah satu poin yang ditekankan adalah percepatan realokasi anggaran dari pos lain yang kurang prioritas ke penanganan Covid-19 di daerah.

---

Pasalnya, kata Bahtiar, sejak Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Realokasi APBD untuk Percepatan Penanganan Corona Pemerintah Daerah dengan merealokasi anggaran dikeluarkan dua pekan lalu, belum banyak pemda yang menjalankannya.

"Berdasarkan data yang masuk bahwa belum ada laporan atau belum ada realokasi yang signifikan dari APBD dalam mendukung penanganan Covid-19," kata Bahtiar.

Untuk itu, kata Bahtiar, Mendagri mendorong pemda mempercepat realokasi anggaran. Bukan hanya pada gubernur, tapi juga Bupati/Walikota se-Indonesia. "Oleh karena itu Mendagri instruksikan selambat-lambatnya 7 hari ke depan setelah instruksi ini diterbitkan diminta seluruh daerah segera melakukan refocusing dan realokasi," imbuhnya.

Dengan demikian, diharapkan penanganan Covid-19 di daerah bisa lebih cepat. Apabila daerah tak kunjung melaksanakan realokasi anggaran tersebut, lanjut dia, maka pemerintah pusat akan merasionalisasi dana transfer untuk daerah harus segera dilakukan.

"Kemenkeu akan melakukan rasionalisasi dana transfer APBD yang berdampak pada pengurangan APBD," ungkapnya.

Bahtiar menambahkan, Kemendagri juga memerintahkan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga akan melakukan pemeriksaan. "Untuk memastikan Pemda telah melakukan recofusing dan menyiapkan dukungan APBD yang memadai untuk penanganan Covid-19," tegasnya.

Pria kelahiran Bone itu menjelaskan, realokasi anggaran diharapkan bisa fokus ke penanganan COVID-19. Misalnya penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi khususnya menjaga dunia usaha daerah tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial bagi masyarakat terdampak.

Beberapa daerah di Kalsel sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Misalnya Pemkab Balangan yang mengatakan tidak main-main dalam usaha memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Bupati Balangan Ansharuddin telah melakukan koordinasi dengan tim anggaran dari Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat, untuk menyusun berapa kebutuhan yang diperlukan dan anggaran apa saja yang digeser guna memenuhi anggaran penanganan COVID-19 ini.

"Jika memang diperlukan atau ditotalkan, maka anggaran yang akan disediakan atau digelontorkan mencapai Rp 10 miliar lebih, maka kita siap anggarkan," ujarnya.

Untuk anggaran yang akan dialihkan khusus untuk penanganan COVID-19 adalah anggaran program yang tidak berhubungan dengan masyarakat langsung, sedangkan anggaran seperti kesehatan, pendidikan dilakukan blocking anggaran, artinya anggaran tersebut tidak diubah.

Anshar menegaskan pihaknya siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait penanganan dan penyebaran COVID-19.

"Kita pemerintah daerah selalu siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan COVID-19, tentu semua ini merupakan ikhtiar kita bersama dalam melawan bencana wabah ini," pungkasnya.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemkab setempat menyiapkan anggaran sekitar Rp 8,5 miliar untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona. Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten HSS, Nanang Fahrurrazi M Noor menjelaskan dana tersebut bersumber dari anggaran belanja tidak terduga dan dana intensif daerah (DID)."Yang kami siapkan tidak mengganggu berbagai proyek fisik," ucapnya.

Pemkab Hulu Sungai Utara juga menganggarkan penanganan Covid-19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (HSU) Sugeng Riyadi selaku penanggungjawab Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di HSU mengatakan total anggaran penanganan Covid-19 Rp 3 miliar. Beberapa anggaran yang tidak terlalu prioritas akan dipusatkan ke anggaran tersebut.

Di Kabupaten Tanah Laut, anggaran diambil dari dana Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp 1.979.525.000.Dana itu sejatinya diperuntukan bagi bencana secara keseluruhan di Kabupaten Tanah Laut dan kini dialihkan semuanya ke penanganan Covid-19.

Angka yang lebih besar dianggarkan daerah tetangganya, Tanah Bumbu. Ketua Tim Gugus Darurat Covid-19 Tanbu Rooswandi Salem menjelaskan anggaran dana yang disiapkan berasal dari dana perjalanan dinas ASN dan DPRD yang pemotongannya sebesar 30 persen.

"Total anggaran dana untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 sebesar Rp13 miliar," ujar Rooswandi, kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dikatakan Andi-begitu sapaan akrabnya-dana tersebut dialokasikan ke anggaran biaya tak terduga yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk penanganan Covid-19.

"Jadi ada pergeseran dana APBD dari perjalanan dinas ASN dan DPRD sebesar 30 persen. Semua anggaran tersebut dialokasikan ke anggaran belanja tidak terduga yang bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 dalam masa tanggap darurat ini," papar Andi.

Ada juga daerah yang terlambat melakukan relokasi anggaran. Pemkab Tabalong misalnya belum menetapkan berapa anggaran untuk menghadapi situasi darurat corona.

Kepala Dinas Kesehatan setempat, yang juga selaku Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Tabalong, Taufiqurrahman Hamdie mengatakan penetapannya baru Senin (6/4) ditetapkan. "Untuk anggaran besok ditetapkam setelah rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," katanya.

Sebelumnya, Pemkab Tabalong sendiri baru menyiapkan dana Rp1 miliar. Itupun merupakan dana darurat yang peruntukannya sebagaimana tahun-tahun anggaran di situasi normal. 

 ---

Dana Pendidikan Jangan Disentuh

Sementara itu, guna melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan virus corona atau Covid-19 di Banua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan anggaran sebesar Rp56 miliar.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor ketika melakukan sidak ke posko jaga cegah tangkal wabah corona di perbatasan Kalsel dan Kaltim, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, bersama Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani, Senin (30/3).

Lalu dari mana anggaran itu dialokasikan? Juru Bicara Tim Gugus Tugas P3 Covid-19 Pemprov Kalsel, M Muslim mengatakan, anggaran penanganan virus corona didapatkan dari semua potensi yang ada.

"Baik anggaran tambahan dalam kontek tanggap darurat melalui APBD yang didukung juga melalui APBN, serta tentu saja anggaran yang sudah diinstruksikan oleh gubernur untuk SKPD lingkup provinsi," katanya.

Namun, dia tidak menyebutkan anggaran SKPD mana saja yang diotak-atik untuk menangani Covid-19 di Kalsel. Hanya saja Muslim menyampaikan bahwa kabupaten/kota juga ikut melakukan penyesuaian anggaran terkait dengan upaya-upaya yang lebih diutamakan dalam penanganan virus corona.

Lalu apakah anggaran pendidikan akan ikut diotak-atik? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, M Yusuf Effendy menuturkan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima informasi dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel.

"Sepertinya anggaran pendidikan tidak digunakan. Dalam rapat Banggar di DPRD Kalsel beberapa hari lalu, anggaran perjalanan dinas anggota dewan dan pejabat yang digunakan untuk corona," tuturnya.

Tidak digunakannya anggaran pendidikan menurutnya diperkuat dengan sinyal Presiden RI Joko Widodo yang tidak memperbolehkan mengotak-atik dana di Dinas Pendidikan. "Buktinya Menteria Keuangan minta agar DAK untuk pendidikan dan kesehatan masih jalan. Sedangkan untuk yang lain dihentikan," ujarnya.

Sementara itu, dari informasi yang beredar anggaran untuk proyek fisik lah yang kemungkinan ikut diotak-atik untuk dana penanganan virus corona. Hal itu dibenarkan Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib. "Iya ada (pemotongan anggaran untuk penanganan corona)," bebernya.

Namun, dia belum mengetahui berapa anggaran di Bidang Bina Marga yang akan dipotong untuk penanganan Covid-19 di Banua. "Minggu ini masih dihitung lagi," ucapnya.

Ditanya, dengan adanya pemotongan anggaran apakah ada proyek yang akan dibatalkan pada tahun ini. Yasin mengaku belum bisa memastikannya. "Kemungkinan terburuk kalau wabah ini tidak cepat tertangani, pasti ada (proyek yang dibatalkan)," paparnya.

Bidang Bina Marga sendiri tahun ini punya beberapa proyek yang jadi prioritas. Di antaranya, lanjutan pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin, penyelesaian pembangunan Jalan Mataraman-Sungai Ulin dan menangani akses Bandara Syamsudin Noor. (ris/why/shn/mar/rvn/dly/ard/kry/ibn/far/ran/ema)


BACA JUGA

Sabtu, 30 Mei 2020 21:19

Persiapan New Normal, Kodim Kumpulkan Pelaku Usaha

BANJARMASIN - Kodim 1007/Banjarmasin menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha,…

Sabtu, 30 Mei 2020 14:07

Haji Bersiap untuk Kemungkinan Terburuk

BANJARMASIN - Pelaksanaan ibadah haji 2020 tinggal dua bulan. Namun,…

Sabtu, 30 Mei 2020 14:03

Diperpanjang, PNS Bekerja di Rumah

BANJARBARU - Belum redanya wabah virus corona (Covid-19) di Banua,…

Sabtu, 30 Mei 2020 13:58

Kurva Masih Terjal, Tim Berpacu Waktu

BANJARMASIN - Kasus Covid-19 di Kalsel benar benar mengamuk. Dalam…

Sabtu, 30 Mei 2020 13:39

Dua Ibu dan Bayinya Terpapar, Banjarbaru Tambah Tujuh Positif

BANJARBARU - Sempat melandai beberapa waktu sebelumnya. Sebaran kasus terkonfirmasi…

Sabtu, 30 Mei 2020 13:38

Perpanjang Masa Belajar di Rumah, Skema Belajar Normal Baru Masih Disusun

BANJARBARU - Setelah masa libur Ramadan dan lebaran dari 24…

Sabtu, 30 Mei 2020 13:37

Rapid Test Keluarga ‘PDP Kabur’, Hasilnya Reaktif

BANJARBARU - Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang sebelumnya kabur saat…

Sabtu, 30 Mei 2020 13:34

Penjagaan Dialihkan ke Tempat Keramaian

BANJARBARU - Penerapan fase normal baru dipastikan akan kembali melibatkan…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:53

Pemko Perpanjang Penjagaan Pasar

BANJARMASIN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus disibukkan dengan sosialisasi…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:50

APBD Dipermak Demi Ruang Isolasi, Insentif Tenaga Medis Juga Segera Cair

BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin kembali merombak APBD 2020. Anggaran setiap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers