MANAGED BY:
JUMAT
29 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Rabu, 08 April 2020 11:58
THR dan Gaji ke-13 PNS Terancam Dihapus
TERANCAM TANPA THR: Pegawai negeri sipil (PNS) terancam tidak menerima tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 karena anggaran untuk itu dialihkan ke penanggulangan Covid-19. | DOK/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARBARU - Pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini terancam tidak menerima tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Pasalnya, pemerintah akan mengkaji pencairan dua jenis penghasilan tambahan para abdi negara tersebut. Hal itu dilakukan mengingat pandemi covid-19 yang berdampak pada anggaran pemerintah.

Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, prioritas pemerintah saat ini yakni mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

"Kami bersama Presiden meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara meningkat," ujarnya melalui video conference.

Kebijakan itu bukannya tanpa sebab. Ani menjelaskan, pemerintah terus memutar otak untuk mencari solusi bagi penanganan corona yang membuat penerimaan negara diproyeksi turun hingga 10 persen.

Meski belum menjelaskan secara rinci kajian terkait THR dan gaji ke-13 PNS, namun dengan kondisi yang terjadi saat ini tentu beberapa langkah penghematan layak untuk dilakukan.

Di dalam APBN, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS, termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS dan pensiunan bersumber dari APBN. Sementara, pembayaran untuk aparatur negara daerah bersumber dari APBD.

Ani menjelaskan, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk tambahan bansos dan penghematan belanja lainnya. "Refocusing dan realokasi kami lakukan semua dan menteri buat surat edaran dan pantau APBD di setiap daerah," imbuhnya.

Dia memerinci, outlook pendapatan negara mencapai Rp1.760 triliun dari target dalam APBN 2020 yang mencapai Rp2.233 triliun. Sementara, belanja negara justru mengalami kenaikan dari yang tercantum dalam APBN sebesar Rp2.540 triliun menjadi Rp2.613 triliun.

Dari kondisi itu, defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp307,2 triliun melebar menjadi Rp853 triliun atau 5,07 persen dari PDB. "Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan di sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing," jelas Ani.

Sebab, langkah pembatasan mobilitas menurutnya membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary. "Selain itu, kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja," ujarnya.

Lalu bagaimana dengan di Kalsel? Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dyan Nur mengaku masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait aturan pencairan THR dan gaji ke-13. "Sementara ini, kami belum menerima infonya," ungkapnya.

Ditanya, apakah THR dan gaji ke-13 untuk para PNS lingkup Pemprov Kalsel sudah dianggarkan. Agus enggan menjawabnya. (ris/ay/ran)


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers