BANJARMASIN - Balai Kota mengeluarkan larangan orang berkumpul. Kafe-kafe bahkan diimbau untuk tutup agar tak ada perkumpulan. Kalaupun buka, tak boleh nongkrong.
Sayangnya, larangan berkumpul itu tak berjalan maksimal. Setidaknya, itulah yang didengar Komisi I DPRD Banjarmasin.
Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Suyato mengaku mendapat banyak laporan. Masih banyak orang yang berkumpul di kafe-kafe. Bahkan tempat tongkrongan itu tetap beroperasi hingga malam hari.
“Laporan ini datang dari masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Menyikapi laporan tersebut, Komisi I lalu memanggil Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin. Pertemuan itu dilakukan, kemarin (8/4). Dalam pertemuan itu, Suyato meminta agar pengawasan kafe diperketat. “Selama ini belum berjalan maksimal. Padahal sudah ada edaran dari wali kota,” ucapnya.
Menurutnya, larangan berkumpul ini tak boleh diabaikan. Demi menghindari penularan corona. Pemko melalui Satpol PP harus berperan aktif. Melakukan pengawasan maksimal agar tak kecolongan.
Plt Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik mengakui bahwa pengawasan di lapangan memang tidak maksimal. Namun, dia punya alasan. Personel dan anggaran di dinasnya terbatas.
"Pol PP juga terdampak pemotongan anggaran untuk penanganan corona. Biasanya dalam sehari bisa 10 anggota yang ditugaskan berjaga. Sekarang hanya bisa dua,” ungkapnya.
Ichwan memang tak menyebut berapa nominal yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, sangat berdampak. Meski begitu, bukan berarti dia keberatan anggaran di dinasnya direlokasi.
Intinya, Ichwan mengaku kekurangan personel. “Kalau yang turun ke lapangan hanya satu dua orang saja, tentu tidak akan maksimal. Lebih baik tidak dikerjakan. Dari pada dikerjakan, namun tidak maksimal," tuntasnya.(nur/dye/ema)
