Pandemi Covid-19 tak sekadar mengancam kesehatan. Banyak sektor bisnis dibuatnya lumpuh. Khususnya yang terkait pelayanan dan kerumunan massa. Salah satunya adalah jasa penyelenggara acara atau akrab disebut Event Organizer (EO).
---
Di Kota Banjarbaru, banyak tempat favorit event komersil ditutup alias tidak diizinkan selama wabah corona. Sebutlah Lapangan Murjani. Jika tidak situasi pandemi, tempat ikonis ini selalu padat agenda acara. Baik pemerintahan maupun swasta hingga hiburan.
Selepas naiknya status Kota Banjarbaru jadi Tanggap Darurat bencana non alam Covid-19. Kini, acara sontak dilarang. Pemko tak memberi izin penggunaan tempat. Begitupun di kepolisian, tak ada terbit izin keramaian.
Sekretaris Gugus Tugas P3 Covid-19 Banjarbaru, Said Abdullah menyebut, moratorium izin penyelenggaraan acara diberlakukan sejak status Kota Banjarbaru Siaga Darurat Covid-19.
"Kalau kapan berakhirnya, kita tidak bisa pastikan. Ini menyesuaikan wabah virus ini dan juga status Tanggap Darurat Kota Banjarbaru. Tentu kita berharap bisa secepatnya," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarbaru ini.
Memang, tidak diizinkannya event di Banjarbaru tegas Sekda menindaklanjuti anjuran social distancing oleh pemerintah. "Kalau event-kan menimbulkan berkumpul-kumpul. Makanya sementara kita tidak izinkan."
Tiadanya event juga jadi bumerang bagi Pemko. Mengingat, pendapatan dari sewa tempat untuk acara jelas nihil. Bahkan, beberapa event daerah juga terpaksa ditunda karena pandemi ini, termasuk peringatan Hari Jadi Kota Banjarbaru ke-21.
Kabag Umum Pemko Banjarbaru, Rokhyat Riyadi menjelaskan jika penggunaan Lapangan Murjani serta Gedung Bina Satria tidak diperbolehkan dari awal bulan Maret hingga akhir bulan Mei. Itu pun katanya sifatnya bisa diperpanjang jika wabah masih belum tuntas.
"Beberapa event di Murjani sudah dipastikan batal atau ditunda. Sejauh ini hingga bulan Mei ada lumayan banyak event di Murjani, ini otomatis tidak bisa dilaksanakan. Begitupun di Bina Satria, acara seperti resepsi juga beberapa dibatalkan," kata Rokhyat.
Tak ditampiknya, batalnya acara-acara ini berdampak pada pemasukan daerah. Mengingat, salah satu sumber pendapatan daerah dari sewa tempat ini. Untuk lapangan Murjani, Pemko biasanya mendapat Rp5 juta per harinya untuk kegiatan komersil. Sedangkan Gedung Bina Satria juga dibanderol Rp5 juta sekali acara.
Sebulan rata-rata Pemko mendapat pemasukan untuk PAD sebesar Rp50 juta dari dua tempat ini saja. Sedangkan target tahunan, minimal Rp450 juta.
"Kalau dari Maret hingga akhir Mei, kurang lebih Rp100 juta PAD kita gagal masuk," cerita Rokhyat.
Lantas bagaimana tanggungjawab Pemko terhadap penyewa tempat? Menurut Rokhyat, pihaknya sudah menyosialisasikan soal hal ini. Beruntungnya, para penyewa memahami.
