MANAGED BY:
SELASA
07 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Minggu, 12 April 2020 09:33
TEGAS..!! ASN Dilarang Mudik dan Cuti
Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Para abdi negara dan keluarganya juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ke luar daerah demi mengurangi penyebaran virus ini.

PROKAL.CO,

BANJARMASIN - Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Para abdi negara dan keluarganya juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ke luar daerah demi mengurangi penyebaran virus ini. 

Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. SE ini mengganti dan mencabut SE Nomor 36 dan Nomor 41 Tahun 2020.

"ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19," kata Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Namun, apabila ASN perlu bepergian ke luar daerah dalam keadaan terpaksa atau genting, Tjahjo menyampaikan ASN tersebut harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dia menambahkan, dalam SE itu juga dinyatakan ASN tidak diperkenankan cuti selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Selain itu, dikatakannya, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak memberikan izin cuti bagi ASN. "Namun, PPK masih dapat memberikan cuti bagi ASN yang melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting," tambahnya.

Pemberian cuti menurutnya harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 07 Juli 2020 10:59

Kembali Hidup, PT Galuh Cempaka Sudah Produksi Ratusan Karat Intan

BANJARBARU - Semenjak sahamnya diambilalih PT Pribumi Citra Megah Utama…

Selasa, 07 Juli 2020 10:56

Membludak, Pasien Covid-19 Bahkan Harus Dirawat di IGD

BANJARBARU – Terus bertambahnya pasien Covid-19, membuat sejumlah rumah sakit…

Selasa, 07 Juli 2020 10:50

38 Kursi untuk Haris

BANJARMASIN - Koalisi partai politik besar digadang bersatu mengusung Abdul…

Selasa, 07 Juli 2020 10:27

Daftar Ulang Bergiliran, Tiga Hari untuk 324 Siswa

BANJARBARU - Kemarin (6/7), ratusan calon siswa di SMAN 2…

Selasa, 07 Juli 2020 10:22

Bawaslu Jangan Masuk Angin

BANJARBARU - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan bertandang…

Selasa, 07 Juli 2020 10:20

Bolak-balik Revisi Anggaran, Ibnu Sina Dibuat Sport Jantung

Selama pagebluk, Pemko Banjarmasin sudah lima kali merevisi anggaran penanganan…

Selasa, 07 Juli 2020 10:15

Musda Golkar Tanpa Kejutan

BANJARMASIN – Setelah sempat ditunda gara-gara pagebluk, Musyawarah Daerah (Musda)…

Selasa, 07 Juli 2020 10:08

Belum Ada Izin Membongkar

BANJARMASIN - Puing baliho bando yang berserakan di pedestrian dan…

Selasa, 07 Juli 2020 10:01

Kanalisasi Kembali Digaungkan

BANJARMASIN - Pesepeda motor yang melintas di Jalan Ahmad Yani…

Selasa, 07 Juli 2020 09:58

Pengakuan Pembunuh Akhmad Erfani, "Dia Kasar, Dia Datangi Saya, Langsung Saya Tikam"

BANJARMASIN - Akhmad Rafiki, 23 tahun, dihadirkan dalam gelar perkara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers