MANAGED BY:
SABTU
31 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Minggu, 12 April 2020 09:33
TEGAS..!! ASN Dilarang Mudik dan Cuti
Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Para abdi negara dan keluarganya juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ke luar daerah demi mengurangi penyebaran virus ini.

PROKAL.CO,

BANJARMASIN - Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti selama pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Para abdi negara dan keluarganya juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ke luar daerah demi mengurangi penyebaran virus ini. 

Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. SE ini mengganti dan mencabut SE Nomor 36 dan Nomor 41 Tahun 2020.

"ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19," kata Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo melalui keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Namun, apabila ASN perlu bepergian ke luar daerah dalam keadaan terpaksa atau genting, Tjahjo menyampaikan ASN tersebut harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dia menambahkan, dalam SE itu juga dinyatakan ASN tidak diperkenankan cuti selama berlakunya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Selain itu, dikatakannya, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak memberikan izin cuti bagi ASN. "Namun, PPK masih dapat memberikan cuti bagi ASN yang melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting," tambahnya.

Pemberian cuti menurutnya harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 31 Juli 2021 09:02

MK Tolak Semua Permohonan Denny-Difri, Pilgub Kalsel Akhirnya Tuntas

BANJARMASIN - Tujuh dalil dari gugatan pasangan calon Gubernur dan…

Sabtu, 31 Juli 2021 08:57

Ancang-Ancang Melawan Karhutla, Kalsel Minta Bantuan 10 Heli

BANJARBARU - Dalam beberapa hari terakhir cuaca tampak panas, kondisi…

Sabtu, 31 Juli 2021 08:43

Hasil Razia Aparat Selama PPKM Level 4: Belum Ditemui Pelanggaran Berat

BANJARBARU - Selama pemberlakuan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level…

Sabtu, 31 Juli 2021 08:41

Keselamatan Urusan Masing-Masing, Penggali Kubur Tuntut Vitamin dan APD

Penggali kubur untuk pemakaman jenazah covid di lahan pemko mengeluhkan…

Sabtu, 31 Juli 2021 08:36

Tak Ada Salat Berjemaah di Sabilal, Mengapa Harus Dadakan

BANJARMASIN - Tak ada salat Jumat berjemaah di Masjid Raya…

Sabtu, 31 Juli 2021 08:13
Pemkab Tanah Laut

Raih KLA Pratama 2021

PELAIHARI – Mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Kabupaten…

Sabtu, 31 Juli 2021 08:11
Pemkab Tanah Laut

2 Posyantek Raih Penghargaan

PELAIHARI – Hambatan dalam pengembangan potensi desa di Tanah Laut…

Sabtu, 31 Juli 2021 08:11
Pemkab Tanah Bumbu

Renaksi HAM Digelar

BATULICIN – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan…

Sabtu, 31 Juli 2021 08:10
Pemkab Tanah Bumbu

Transportasi Menjadi Kendala Oksigen

BATULICIN - Monitoring dilakukan ke perusahaan industri PT Samator Gas…

Jumat, 30 Juli 2021 19:20
BREAKING NEWS

Perjuangan Denny-Difri Berakhir, MK Tolak Semua Permohonan

BANJARMASIN - Pupus sudah perjuangan pasangan calon Gubernur dan Wakil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers