BANJARMASIN - Di tengah teror pandemi, DPRD Kalsel tetap menggelar rapat pripurna. Rencananya akan dilaksanakan Kamis (23/4).
Agendanya, penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dari Gubernur Kalsel kepada parlemen. Awak media mengetahui rencana itu setelah Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan Sekwan HAM Rozaniansyah mengecek kesiapan ruang sidang. "Guna mengetahui sejauh mana kesiapan untuk rapat paripurna nanti," kata Supian seusai memeriksa ruangan.
Politikus Golkar ini mengatakan, paripurna tidak dapat ditunda-tunda lagi. Mereka hampir kehabisan waktu, karena batasnya tanggal 29 April ini.
Sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007, LKPj selambat-lambatnya diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Harusnya digelar bulan Maret, tapi karena ada wabah corona terpaksa ditunda," jelasnya.
Meski tetap menggelar rapat, Supian menjamin pelaksanaannya tetap mengikuti protokol. Seperti menjaga jarak aman, mengenakan masker, dan cairan antiseptik di pintu masuk.
Bagi anggota dewan yang berhalangan hadir, diminta mengikuti rapat secara online. "Sementara penyerahan LKPj tidak bisa secara online, harus langsung," katanya.
Pelaksanaan paripurna ini, tambah sekwan, sudah disampaikan ke kepolisian baik secara tertulis maupun lisan. "Sudah izin dengan Polda," ujar Rozaniansyah.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel juga akan memfasilitasi layanan video conference bagi peserta rapat maupun undangan yang tidak dapat hadir. "Sesuai prosedur, ruang paripurna akan diperiksa tim gugus," pungkasnya. (gmp/fud/ema)
