BANJARMASIN - Rencana Aliansi Pekerja Buruh Banua menurunkan 4.000 buruh ke DPRD Kalsel menolak Omnibus Law dibatalkan. Hanya beberapa perwakilan serikat pekerja yang datang ke gedung di Jalan Lambung Mangkurat tersebut, kemarin (22/4) pagi.
“Kawan-kawan buruh inginnya turun. Tapi setelah hasil kooordinasi dengan kepolisian, aksi turun ke jalan ditunda,” kata perwakilan aliansi buruh, Yoeyoen Indharto.
Meski demonstrasi batal, tuntutan tetap disampaikan. Ada sembilan orang perwakilan yang diterima Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin di ruang kerjanya.
Tuntutan utama, DPRD Kalsel dapat menyampaikan ke DPR RI agar menghentikan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Lebih baik, pemerintah fokus mencegah wabah yang tengah melanda dan pemulihan ekonomi. Sebab, draf undang-undang tersebut dinilai sama berbahayanya dengan virus corona.
Yoeyoen yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel mengatakan, bagi buruh, turun aksi atau tidak adalah pilihan yang sama-sama sulit. Terserang virus corona dapat membahayakan nyawa seorang buruh, sedangkan Omnibus Law bisa mengancam kemaslahatan anak dan cucu buruh.
“Jika tuntutan tak diindahkan, para buruh bisa nekat turun aksi. Sebab, kena corona bisa mati, Omnibus Law disahkan juga mati,” sindirnya.
Tuntutan lain, meminta pemerintah dapat membantu industri yang terdampak wabah corona. Sebab jika dibiarkan, bisa banyak buruh yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau dirumahkan tanpa upah. Soal lain, THR (Tunjangan Hari Raya) tetap harus dicairkan.
“Segera salurkan bantuan sembako kepada buruh yang di-PHK maupun dirumahkan,” desaknya.
Wakil ketua dewan, berjanji akan menyampaikan tuntutan buruh Banua ke DPR. “Suratnya akan saya teruskan langsung ke DPR,” ujar Dhin, sapaanya.
Akibat pandemi, buruh turut menderita. Namun politikus PDIP ini yakin pemerintah sudah menyiapkan stimulus bagi para buruh dan warga miskin.
Pemerintah pusat telah menyiapkan program prakerja, tapi bagi yang tidak kebagian, pemerintah daerah juga menyediakan bantuan. (gmp/fud/ema)
