BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengakui ada miskomunikasi dalam penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal ini menjadi sorotan Anggota DPRD Banjarmasin, Afrizaldi.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut gaya komunikasi Ketua Tim Gugus Tugas P3 COVID-19 itu memang buruk.
"Hingga sampai terjadi miskom seperti ini. Ini gambaran bahwa PSBB yang dia dicetuskan terkesan tidak siap. Tidak melalui persiapan yang baik," ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD itu.
Dia bahkan menyebut Ibnu telah mengabaikan DPRD. "Kami di dewan saja seperti dicueki. Terbukti dari tiga kali rapat, baru pada rapat yang ketiga niat PSBB dikemukakan. Itupun tidak detail," tambahnya.
Afrizal merasa pendapat mereka tak didengar wali kota. "Ini adalah pemerintahan, bukan kerajaan. Yang mana setiap sturktural harus didengarkan. Apakah itu saran atau masukannya," sindirnya.
Saat rapat Banggar, pihaknya pernah memberi berbagai saran. Salah satunya agar Satpol PP ditugaskan untuk berpatroli keliling. Masuk ke pelosok-pelosok kampung dan gang. Agar standar dan aturan dalam PSBB ini bisa berjalan maksimal.
"Sementara di pos perbatasan, cukup polisi, TNI, Dishub dan petugas medis saja yang menjaga," sebutnya.
Yang dimaksud Afrizal, tenaga Satpol PP bisa disimpan. Tak harus diporsir ikut berjaga di perbatasan pada jam malam.
"Jadi porsinya dibagi. Satpol PP bisa ditugaskan patroli siang hari dengan jumlah personil dibagi di setiap kecamatan," sarannya.
Dengan begitu, Satpol PP busa membantu gugus tugas di level kecamatan dan kelurahan. Apalagi PSBB menyedot anggaran setidaknya Rp1,5 miliar per hari.
"Begitu juga dengan Dishub. Juga kita berikan dukungan anggaran dalam hal membantu kinerja penanganan pandemi. Tinggal bagaimana ketua gugus tugas memberikan intruksi kerja sesuai tupoksi mereka," pungkasnya. (nur/at/fud)
