BANJARBARU - Meski belum diputuskan mulai kapan diterapkan. Namun wacana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Banjarbaru sudah jadi topik hangat.
Terkait PSBB, yang juga jadi sorotan adalah ihwal bagaimana kesiapan dan mekanisme bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Mengingat, beberapa daerah yang menggelar PSBB cukup kesulitan dalam hal pembagian bantuan ini.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Taufik Rachman turut melihat hal ini rawan terjadi di Kota Banjarbaru. Sehingga ditegaskannya, bahwa data warga penerima bantuan harus jelas dan tepat sasaran.
"Data penerima bantuan harus terbuka dan diumumkan sampai tingkat Kelurahan bahkan RT. Sehingga ada transparansi terkait siapa saja yang menerima bantuan ini," katanya.
Legislator Partai Golkar ini menyebut keterbukaan data penting agar tidak terjadi kecurigaan di masyarakat. "Yang terpenting agar bantuan ini tidak disalahgunakan oleh oknum, jadi benar-benar bisa tepat sasaran."
Dorongan ini ucap Taufik bukan tak berdasar. Lantaran, ada beberapa daerah yang melaksanakan PSBB namun warga yang benar-benar membutuhkan malah tidak menerimanya.
"Kita tidak ingin hal seperti ini terjadi di Kota Banjarbaru. Jadi, untuk dinas teknis agar benar-benar mendata penerima ini, karena ini rawan sekali akan konflik sosial di masyarakat apabila tidak tepat sasaran," tuntasnya. (rvn/bin/ema)
