BANJARBARU - Setelah melakukan delapan kali rapat kerja dengan mitra kerja, serta empat kali kunjungan lapangan. Komisi I DPRD Kota Banjarbaru mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjarbaru.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, A Nur Irsan Finazli, menyebut bahwa ada tiga aspek penting dalam rekomendasi yang diusulkan pihaknya. Yakni poin itu terdiri dari sektor kesehatan, sektor dampak sosial ekonomi serta Strategi pemulihan pasca pandemi.
Untuk sektor kesehatan, legislator PKS ini menyebut ada 11 poin yang direkomendasikan. Yang mana sebelas poin ini berkonteks penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 ini.
"Misalnya harus ada ketersediaan APD yang cukup bagi Tenaga Kesehatan hingga Level 3 (Standar). Lalu, ketersediaan RDT dan PCR harus memadai, dengan cara Pengadaan Mandiri oleh Gugas Covid-19 Kota Banjarbaru serta segera menyediakan Ruang Isolasi bertekanan negatif untuk orang positif Covid-19," kata Irsan.
Masih soal sektor kesehatan, disebutnya bahwa harus segera ada pengadaan mobil ambulans khusus untuk Covid-19. Kemudian soal Asupan Gizi Multivitamin bagi Tenaga Kesehatan sorotnya juga penting untuk diperhatikan.
"Juga terkait Insentif bagi Tenaga Kesehatan sampai tingkat Puskesmas ini harus disiapkan. Lalu, pengkajian mengenai Peta Sebaran Hingga tingkat wilayah RT, karena kewaspadaan itu di RT bukan sekedar luasan Kelurahan," ingatnya.
Komisi satu kata Irsan juga menyoroti agar surveillance dibagi berdasar luasan dan analisa Jumlah penduduk. Sehingga dapat dilakukan analisa dan hitungan untuk melakukan rapid test bagi seluruh warga Banjarbaru.
"Yang penting juga lakukan Rapid test bagi seluruh Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini, bahkan sampai para ketua RT. Kemudian, ada sebuah ketegasan dalam pemberlakuan social dan physical distancing," tegasnya.
Di sektor ekonomi, rekomendasi Komisi I kata Irsan juga berkonsentrasi pada transparansi dan validasi data penerima JPS (Jaring Pengaman Sosial). Yang mana katanya harus ditunjang dengan pembaharuan atau update secara berkala soal data JPS ini plus pemutakhiran datanya.
"Transparansi dalam penggunaan anggaran penanganan wabah ini juga harus jelas. Lalu, perlu adanya sosialisasi secara lebih masif lagi dalam rangka edukasi terkait PSBB," lanjutnya.
Tak lupa, pihaknya mengingatkan agar ketersediaan sembako dan energi bagi masyarakat Banjarbaru, terjamin aman. Dan juga disebutkan perlu dilibatkannya peran serta masyarakat dan perusahaan dalam bersinergi penanganan dampak pandemi ini.
"Lalu soal pasca Pandemi Covid-19, harus ada strategi pemulihan baik dari aspek ekonomi maupun sosial kemasyarakatan," tuntasnya. (rvn/ema)
