BANJARBARU - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarbaru bisa dikatakan babak belur. Dampak dari pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Hampir semua sumber PAD terdampak, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan.
Salah satu sumber PAD yang melorot pada pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor atau uji kir. Yang mana disebutkan, bahwa semenjak April lalu retribusi yang satu ini turun hingga 50 % dari normalnya.
Kepala UPT Pengujian dan Perbengkalan Kendaraan Bermotor (PPKB) Dishub Kota Banjarbaru, Magi menjelaskan, PAD di bidangnya memang cukup merosot semenjak ada Covid-19.
"Kalau sampai bulan Maret masih normal. April ini yang signifikan, hampir 50 persen. Misalnya normalnya sehari ada sampai 30 unit yang diuji, sekarang paling cuman 15 unit perhari," jelasnya.
Maka dari itu, penurunan tren pengujian kir ini kata Magi turut berdampak terhadap pemasukan daerah. Apabila dinominalkan, penurunan terangnya menyentuh belasan juta perbulannya.
"Jika di kondisi normal, dalam satu bulan PAD kita bisa mencapai Rp35 juta rupiah. April tadi kami cek, PAD kita turun belasan juta, yakni hanya dapat sekitar 20 jutaan saja," tambahnya.
Karena situasi ini, maka pihaknya sebelumnya meminta ada penurunan target PAD tahun 2020 ini. Yang semula ditarget sebesar Rp408 juta, kini target ini diturunkan menjadi Rp325 juta.
"Karena situasi pandemi ini kan tidak bisa kita pastikan kapan berakhir. Melihat hal ini, jadi targetnya diturunkan. Dengan penurunan dan tren sekarang ini kita masih optimistis bisa terkejar," harapnya.
Lantas apa sebetulnya yang membuat tren pengujian ini berkurang selama pandemi? Magi menganalisa jika faktor yang sangat berpengaruh adalah dari sektor usaha, dalam hal ini perusahaan yang punya angkutan barang maupun penumpang.
"Perusahaan kan turut terdampak dari efek Pandemi ini. Mungkin karena hal ini ada penyesuaian operasional maupun karyawan mereka, sehingga intensitas penggunaan angkutannya jadi minim," pandangnya.
Selain itu, protokol pembatasan memasuki kawasan Kota Banjarbaru kata Magi juga berdampak. Lantaran disebutnya ada beberapa unit mobil angkutan milik perusahaan yang beroperasi di luar Kota Banjarbaru. Bahkan dominan katanya pengguna uji kir di Banjarbaru dari sektor ini.
"Jadi kan pengujian kir mobil itu berdasarkan domisili di STNK. Nah ada perusahaan yang misalnya kantornya di Tanah Bumbu tapi STNK unitnya berdomisili di Banjarbaru. Mereka pengujiannya harus di sini, sedangkan akses keluar masuk sini dibatasi, apalagi ada PSBB kan, jadi ini cukup berpengaruh juga," urainya.
Sebagai informasi, pengujian kir kendaraan angkutan barang dan penumpang sendiri dilakukan setiap enam bulan sekali untuk satu unit armada. Adapun, besaran tarif sekali pengujian berkisar dari Rp70 ribu. Dalam satu bulan, UPT PPKB bisa melayani sampai 500 unit dan satu tahun mencapai 6000 unit. (rvn/bin/ema)
