BANJARBARU - Pemko Banjarbaru telah memberikan bantuan tunai langsung (BLT) bagi warga yang terdampak akibat penyebaran pandemi Covid-19. Yang mana tanggung jawab selanjutnya berada di pundak kelurahan.
Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari meminta kepada setiap kelurahan untuk bisa menyampaikan data penerima bantuan yang tertinggal dari RT untuk disampaikan kepada Dinas Sosial.
Mengingat sebutnya bahwa validasi berkas ini sangatlah penting. “Saya berharap validasi data benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada lagi data yang tertinggal."
Lalu, untuk memudahkan pekerjaan, diharapkannya agar kelurahan berkoordinasi dengan ketua RT. Pasalnya, ketua RT lah yang mengerti kondisi sebenarnya warganya.
"Bagi ketua RT, harapannya tidak mengedepankan unsur kedekatan maupun kekerabatan, tetapi lebih pada warga yang berhak menerimanya. Pun demikian, koordinasi tidak boleh putus kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru," pesannya.
Legislator PKS ini juga meminta pendataan terkait warga yang terdampak Covid-19 ini tetap dibuka. Pasalnya, pemerintah pusat dan provinsi pun menganggarkan bantuan serupa. Bila tidak terjangkau oleh bantuan Pemko Banjarbaru masih bisa masuk data bantuan lainnya.
“Jangan dibatasi. Kalau ada yang terlewat di bantuan pemko bisa dialihkan ke lainnya,” ucapnya seraya mengingatkan agar stakeholder yang terlibat selama pemeriksaan hingga validasi berkas ini wajib mengacu ketentuan yang telah ditetapkan.
Terakhir, ia pun menekankan agar petugas bisa menjelaskan secara edukatif kepada masyarakat terkait bansos ini. "Jadi, jika ada masyarakat yang tidak memahami bisa dijelaskan dengan baik, misalnya soal adanya perbedaan nominal BLT yang bersumber dari APBD. Hal-hal ini perlu dijelaskan," tutupnya. (rvn/bin/ema)
