BANJARBARU - Setelah turunnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencairan THR PNS pada 2020, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, hari ini (19/5) berencana mencairkan THR untuk para aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Kalsel.
Kepala Bidang Kebendaharaan pada Bakeuda Kalsel, Nurul Anwar melalui Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Daerah Perekonomian dan Keuangan, Ahmad Fauzi mengatakan, untuk mencairkan THR Pemprov Kalsel mengucurkan anggaran sekitar Rp49 miliar.
"Dana dianggarkan di APBD Pemprov Kalsel, tapi uangnya dari pemerintah pusat. Total pembayaran THR sekitar Rp49 miliar untuk 11.250 pegawai," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Dia mengungkapkan, berbeda dengan tahun lalu, pada 2020 ini THR hanya diberikan kepada ASN dengan jabatan staf sampai eselon III. "Jadi yang eselon II dan I tidak dapat THR," ungkapnya.
Bukan hanya itu, Fauzi menuturkan komponen dalam THR juga tidak lengkap seperti 2019 lalu. Di mana pada tahun ini, tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan daerah tidak lagi diberikan. "Kalau tahun lalu, untuk eselon III saja tunjangan daerahnya sekitar 8 jutaan. Tapi, tahun ini tidak lagi diberikan," tuturnya.
Disinggung bagaimana dengan para pegawai honorer, dia menjelaskan, karena tidak ada kebijakan dari pemerintah pusat maka pihaknya tidak bisa memberikan THR untuk pegawai honorer maupun kontrak. "Hanya CPNS (pada 2018) yang dapat. Itupun cuma 80 persen," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI akan cair paling lambat akhir pekan ini.
Bendahara Negara itu menyampaikan, untuk THR tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp29,382 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran THR tahun lalu yang sebesar Rp40 triliun.
Sri Mulyani pun mengatakan, anggaran tersebut sudah termasuk penghematan sekitar Rp6 triliun karena beberapa golongan eselon dan pejabat tidak mendapatkan THR tahun ini. "Sebab, kondisi keuangan negara yang sedang berat untuk penanganan Covid-19," ujar dia.
Secara lebih rinci, perempuan yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, anggaran PNS ini terdiri dari untuk PNS pusat, TNI, dan Polri sebesar Rp6,775 triliun, pensiunan Rp8,708 triliun, serta PNS daerah sebesar Rp13,898 triliun.
Adapun untuk tahun ini, THR hanya diberikan kepada semua pelaksana dan anggota TNI, Polri, maupun hakim dan hakim agung yang setara dengan jabatan eselon III.
Sedangkan, untuk eselon I dan II serta pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, DPR RI, hingga DPD, dipastikan tak akan mendapat THR. (ris/ran/ema)
