BANJARBARU - Pendataan hingga pendistribusian bantuan sosial (bansos) seakan tak pernah lepas dari polemik. Termasuk pembagian bansos di wilayah Kota Banjarbaru masih ada saja ditemui keluhan warga.
Atas hal ini, Anggota DPRD Banjarbaru, Emi Lasari mencatat bahwa masih ada beberapa persoalan terkait bansos dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pandemi Covid-19 ini.
Menurut Emi, misalnya masih ada ditemukan penerima bantuan ganda. Seperti sebutnya masih ada warga yang sudah mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) namun juga terdata di BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
"Itu kan sama-sama bersumber dari Kemensos RI dan tidak boleh tumpang tindih. Nah kami minta iti untuk dialihkan pada penerima lain yang berhak," sarannya.
Lalu, legislator PAN ini juga mengatakan kalau ada warga yang sudah diata oleh RT dan Kelurahan tapi saat distribusi bantuan namanya tidak tercantum. Dalam hal ini sebutnya persoalan data yang tercecer.
"Yang tercecer seperti ini kita minta segera diselesaikan untuk menerima bantuan di tahap satu dengan menggunakan anggaran cadangan yang ada. Kemudian, yang baru menyetor data dan belum terdata kita minta di masukan sebagai penerima di tahap dua bulan depan," tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa masyarakat yang berdomisili di Banjarbaru namun KTP daerah lain juga harus diperhatikan. Yang mana menurutnya kelompok ini untuk tetap di upayakan dapat bantuan dari sumber lain seperti CSR pihak ketiga.
"Ini juga penting, ada keluhan masyarakat bahwa ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Artinya ada yang mampu tapi juga menerima bantuan. Nah, kami minta agar kelurahan tidak memberikan bantuan itu, jadi harus ada SOP yang jelas di lapangan," pungkasnya. (rvn/bin/ema)
