BANJARMASIN - Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sudah disepakati 9 Desember 2020 mendatang. Untuk pesta limatahunan ini, KPU Kalsel ditengarai membutuhkan dana yang tak sedikit. Nilainya mencapai Rp150 miliar.
Anggaran Pilkada ini disokong Pemprov Kalsel melalui dana hibah. Dana tersebut sebagian sudah disalurkan Pemprov sekitar Rp55 miliar. KPU Kalsel baru menggunakan sekitar Rp5 miliar, sebelum kemudian tahapan pilkada dibekukan karena darurat pandemi.
Sekretaris KPU Kalsel Basuki mengatakan soal anggaran ini sempat membuat pihaknya resah. Pasalnya ada surat edaran dari pemerintah pusat yang meminta anggaran Pilkada digeser untuk penanganan Covid-19.
Belakangan, surat edaran terbaru megoreksi itu. Artinya anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tak boleh diganggu gugat. “Ini yang membuat kami lega. Bayangkan jika anggaran yang sudah ada digeser, bisa terganggu Pilkada,” kata Basuki.
Pihaknya sendiri masih menunggu kabar sokongan dana dari pemerintah pusat untuk membeli perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas di lapangan. Hal itu tidak dianggarkan dalam dana hibah. “Kami masih menunggu info terbaru soal ini. Mudah-mudahan saja anggarannya disuntikkan oleh pemerintah pusat,” harapnya.
Terpisah, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kalsel, Agus Dyan Nur menegaskan, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kalsel memang tak digeser untuk penanganan Covid-19. “Anggaran Pilkada aman. Kalau sudah ada kepastian pelaksanaan Pilkada, dana hibah siap disalurkan kembali,” ujar Agus kemarin.
Di sisi lain, Komisioner KPU Kalsel Hatmiati menegaskan, pihaknya menunggu petunjuk teknis pelaksanaan Pilkada tahun ini. “Meski tanggap darurat masih ditetapkan, namun tahapan Pilkada juga tetap berjalan. Kami siap bekerja,” kata Hatmi. (mof/ran/ema)
