BANJARMASIN - Tak hanya KPU yang masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan tahapan Pilkada terbaru, Bawaslu Kalsel pun akan menyesuaikan keadaan di tengan pandemi Covid-19 saat ini.
Bagi Bawaslu, standar kesehatan sangat dibutuhkan saat melakukan pengawasan. Tanpa prasarana yang memadai, ditakutkan petugas akan tertular Covid-19.
Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah mengatakan pihaknya lebih banyak di lapangan untuk melakukan pengawasan. Untuk mengadakan sendiri alat pelindung diri tersebut, Erna mengaku keterbatasan anggaran.
Bawaslu Kalsel sendiri mendapat dana hibah dari Pemprov Kalsel sebesar Rp60 miliar. Lebih sedikit dibandingkan dengan KPU yang nilainya mencapai Rp150 miliar. “Kami akan minta barang saja. Kalau dana takutnya susah mencarinya,” ujar Erna kemarin.
Jumlahnya kebutuhan sebutnya tak sedikit. Dia mencontohkan seperti petugas di kecamatan yang mengawasi tahapan seperti verifikasi faktual dan pencocokan data pemilih. Tiap kecamatan tiga orang petugas. “Itu belum petugas di kelurahan/desa. Jumlahnya sangat banyak,” katanya.
Seperti diketahui, digelar di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada akan menaati protokol kesehatan, seperti melengkapi diri dengan masker, baju pelindung diri, sarung tangan, dan pelindung wajah.
Selain itu, demi menghindari kerumunan massa saat pemungutan suara yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) kemungkinan besar akan bertambah hingga dua kali lipat. Hal ini konsekuensi dari pemberlakuan physical distancing. “Otomatis petugas pengawas juga akan bertambah, kami masih menunggu juga bagaimana juknis pelaksanaannya,” tandas Erna. (mof/ran/ema)
