BATULICIN - Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 mendatang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada.
Tujuannya, guna melakukan koordinasi dan memastikan tahapan Pilkada yang akan mulai dilakukan 15 Juni nanti, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan di tengah pandemi Covid-19.
Rapat koordinasi Persiapan Pilkada serentak ini diikuti Wakil Bupati Tanah Bumbu H Ready Kambo, didampingi Ketua KPU Tanbu Makhruri melalui Video Conference (Vidcon) di Digital Live Room Lantai 4 kantor Bupati, Jumat (5/6).
Tercatat ada 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian selaku pimpinan rapat mengatakan, ada sejumlah alasan yang mendasari Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan, meski masih di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang mewabah Indonesia.
Kesepakatan jadwal pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, lanjut Mendagri, juga berdasarkan hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada 27 Mei 2020 lalu.
“Selain sebagai keputusan politik bersama, alasan Pilkada tetap dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi yaitu sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Selain itu juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk berdemokrasi di tengah pandemi seperti hal negara-negara lain di dunia,” papar Mendagri.
Disamping itu ungkap Mendagri, alasan lainnya yakni bahwa di dunia internasional, keberlangsungan Pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari sebuah negara.
“Indeks ini setiap tahun dilansir oleh Economist Inteligent Unit (EIU) dan selanjutnya indeks ini dipakai oleh berbagai lembaga internasional, negara serta investor dalam menilai sebuah negara,” jelasnya.
Oleh karenanya, dalam rapat koordinasi yang diikuti para kepala daerah terkait atau yang mewakili tersebut, Mendagri menginstruksikan agar dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pilkada sehingga seluruh tahapan dapat berjalan amam, sukses dan lancar.
“Perlu diingat, Pilkada kali ini kita lakukan dalam kondisi yang berbeda karena harus mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan. Jalankan semua sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dan sudah ditetapkan,” pesannya.
Selain Mendagri, rapat koordinasi tersebut juga diikuti Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dari ruang kerjanya. (kry/bin/ema)
