BANJARBARU - Saat ini, penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Banjarbaru terus bergulir. Secara fase, sekarang penyaluran sudah memasuki bulan kedua.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, A Nur Irsan Finanzli mengatakan agar penyaluran ini harus terus berjalan optimal dan tepat sasaran. Termasuk katanya soal validasi data.
"Apabila Data penerima bansos dari APBN tidak terealisasi atau tersalurkan, maka seharusnya data penerima tersebut dihapus secara otomatis. Sebab, penerima manfaat sudah meninggal, tumpang tindih dengan program Bansos lain, atau nama tidak ditemukan," jelasnya.
Lalu, khusus untuk Penerima Manfaat Bansos dari anggaran APBD Kota. Irsan mendorong apabila ada ditemukan data penerima yang tidak tersalurkan, maka jangan dihapus. Tetapi sarannya agar bisa diganti dengan data penerima baru yang data baru yang diusulkan oleh RT melalui Lurah.
"Sehingga, warga tercecer bisa diakomodir. Karena masih banyak yang tercecer dari informasi yang kita terima," tegasnya.
Kemarin, pihak Pansus Covid-19 DPRD Banjarbaru kata Irsan telah menyampaikan hal ini. Dalam hal ini memanggil Camat serta Lurah atau pendamping dari bansos APBN maupun APBD.
"Kita sudah sampaikan saran tersebut termasuk mendengarkan paparan dari mereka. Harapan kita, data yang tercecer tadi dapat ditindaklanjuti dengan langkah yang strategis dan transparan," pungkasnya. (rvn/bin/ema)
