KPU Minta Pelindung Diri

- Kamis, 11 Juni 2020 | 14:16 WIB
Foto ilustrasi
Foto ilustrasi

BANJARMASIN - Pandemi corona tak menghalangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020. Antisipasi penularan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kalsel ajukan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pemilih.

APD tersebut untuk memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona. Para pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan diberikan APD gratis.

"Kami ada mengajukan ke Pemprov untuk penyediaan APD untuk pemilih," kata Ketua KPU Kalsel, Sarmuji, Rabu (10/6) siang.

Ada 13 macam APD yang diusulkan diantaranya, masker, sarung tangan, termo gun, pelindung wajah, disinfektan dan cairan antiseptik (hand sanitizer). Pengajuannya bukan dalam bentuk dana melainkan logistik. Jika dalam bentuk dana, Sarmuji pesimis, pihaknya mampu menyediakan. Prosesnya tentu memakan waktu.

"Permohonan tambahan anggaran pelaksanaan untuk APD ini sebesar Rp5,3 miliar," sebutnya.

Dana tersebut selain untuk pengadaan APD juga digunakan untuk penambahan TPS, pemungutan suara ulang, penyesuaian honorarium ad hoc penyelenggara pemilihan dan santunan untuk ad hoc penyelenggara yang sakit atau meninggal dunia.

Permohonan penambahan juga datang dari Bawaslu Kalsel. Penjelasannya juga serupa yang disampaikan Sarmuji. Nilainyanya pun tak beda jauh. Menurut Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalsel, Azhar Ridhanie untuk APD bagi jajaran pengawasn pemilihan mulai tingkat provinsi hingga ke TPS.

"Kami simulasikan anggaran untuk APD ini sekitar Rp 5 miliar tapi kami minta berbentuk APD langsung, bukan dana. Jadi proses pengadaan kami serahkan ke Pemerintah," katanya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H Hasanuddin Murad, penyediaan APD untuk para pemilih tentu juga seharusnya diakomodir oleh pemerintah dan penyelengara pemilihan.

Penyediaan APD untuk pemilih menurut mantan Bupati Batola ini krusial untuk mendukung agar dapat mempertahankan partisipasi pemilih di tengah pandemi corona.

"Ini sekaligus juga ada kekhawatiran mengancam partisipasi pemilih. Jadi semua pemilih datang ke TPS harus memakai masker. Nah ini menurut kami harus disediakan gratis supaya partisipasi masyarakat bisa tinggi," pungkasnya.

Sementara itu, jelang tahapan Pilkada yang akan dimulai kembali pada 15 Juni mendatang, Pemerintah daerah diminta segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru-baru tadi. Pemprov Kalsel sendiri menggelontorkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Kalsel mencapai Rp210 miliar.

KPU Kalsel disokong sebesar Rp150 miliar untuk membiayai Pilkada tahun ini. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dana hibah pelaksanaan Pilgub tahun 2015 lalu. Kala itu nilainya hanya Rp110 miliar.

Halaman:

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB

Januari hingga Maret, 7 Kebakaran di Balangan

Selasa, 26 Maret 2024 | 15:35 WIB
X