BANJARBARU - Selain KPU Banjarbaru, Bawaslu Banjarbaru juga meminta tambahan anggaran untuk Pilkada serentak yang rencananya digelar Desember 2020. Usulan itu guna memenuhi aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Ketua Bawaslu Banjarbaru, Dahtiar mengatakan, anggaran tambahan yang mereka usulkan sebesar Rp281 juta, namun disetujui Pemko Banjarbaru Rp156 juta. "Karena adanya Covid-19 ini, mau tidak mau kami meminta tambahan anggaran untuk APD petugas," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Dia mengungkapkan, APD yang diperlukan petugas Bawaslu, Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan ialah berupa masker, hand sanitizer, sarung tangan, face shield dan lain-lain. "APD ini belum teranggarkan di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah disetujui. Jadi, kami memerlukan anggaran tambahan," ungkapnya.
Anggaran Bawaslu Banjarbaru sesuai NPHD sendiri sebelumnya Rp4,7 miliar. Menurutnya, akan kurang jika digunakan untuk mengawasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. "Karena TPS juga nanti kemungkinan ditambah untuk menghindari penumpukan warga," ujarnya.
Secara terpisah, Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah membenarkan jika Bawaslu Banjarbaru dan KPU Banjarbaru meminta tambahan anggaran ke Pemko Banjarbaru.
"Sesuai aturan, mereka memang boleh meminta anggaran. Karena diperlukan untuk menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi ini," paparnya.
Dia menyampaikan bahwa Pemko Banjarbaru sudah membuat naskah hibah, terkait penambahan anggaran untuk KPU Banjarbaru dan Bawaslu Banjarbaru. "Pada dasarnya sudah final, kalau mereka mengusulkan, (anggaran) bisa diambil," pungkasnya. (ris/bin/ema)
