MANAGED BY:
SENIN
03 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Jumat, 26 Juni 2020 11:25
Sanksi Parpol Tak Usung Calon di Pilkada
Analis Hukum Pemerintah Provinsi Kalsel, Riswan Erfa Mustajillah

PROKAL.CO,

Kontestasi pesta demokrasi lokal di tahun ini akan kembali digelar. Setidaknya ada 270 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak. Sembilan daerah akan menggelar pemilihan gubernur-wakil gubernur, 224 daerah pemilihan bupati-wakil bupati, dan 37 daerah akan menggelar pemilihan Walikota-Wakil Walikota. Meskipun terpaksa mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19, dinamika pilkada serentak pasti akan tetap berjalan dinamis.

================================
Riswan Erfa Mustajillah
Analis Hukum Pemerintah Provinsi Kalsel
================================

Di banyak daerah, para kandidat sudah berburu rekomendasi parpol untuk bisa maju dalam kontestasi itu. Begitu pula kandidat dari calon perseorangan, masih berupaya agar bisa lolos ke arena pemilihan.

Demokrasi di tingkat lokal itu juga dapat dibaca sebagai pelaksanaan daulat rakyat di daerah-daerah. Kesempatan menentukan secara langsung siapa yang akan menjalankan pemerintahan daerahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memang menegaskan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar. Penegasan letak kedaulatan itu bisa dilacak dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pemaknaan "kedaulatan berada di tangan rakyat" bisa dipahami rakyat sebagai subjek yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin guna menjalankan pemerintahan.

Dalam konteks pilkada, peletakan asas daulat rakyat di daerah juga punya landasan konstitusional. Hal ini bisa ditemukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal itu menyatakan, bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Pasal ini kemudian diformulasikan dalam ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana terakhir diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Pilkada pun dilakukan secara langsung berdasar ketentuan tersebut.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 09 Oktober 2015 08:29

Target Fornas Sepuluh Besar

<p style="text-align: justify;"><strong>BANJARMASIN</strong> - Hari ini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers