Infeksi Covid-19 telah menyebar ke hampir seluruh negara dan hal ini tentunya membawa dampak yang sangat signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Pemerintah bersama-sama dengan segenap unsur masyarakat telah melakukan berbagai upaya strategis untuk berinovasi dan mengambil langkah preventif dalam rangka meminimalkan dampak infeksi ini, namun sampai sejauh ini kasus penyebaran infeksi terus mengalami peningkatan dan belum menunjukan tanda-tanda penurunan kasus secara nasional.
========================================================
Oleh: Herry Pradana, MBA
Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemprov Kalsel
========================================================
Disrupsi yang diakibatkan oleh infeksi Covid-19 ini kemungkinan akan terus berlanjut untuk periode waktu yang cukup lama. Meskipun pada tahapan ini masih sulit mengkalkulasi secara akurat dampak akibat pandemi ini, namun penyebaran infeksi Covid-19 ini diperkirakan akan menyebabkan resesi global terburuk sejak Perang Dunia II, yang ditandai dengan menurunnya output ekonomi yang terjadi pada hampir seluruh negara.
Dampak pandemi ini juga berimbas pada tingginya angka pengangguran global yang diperkirakan akan naik ke level tertinggi sejak tahun 1965, yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Pembangunan manusia menjadi aspek lain yang juga terkena dampak serius dari pandemi Covid-19 ini. Hal ini tentu saja menjadi langkah mundur terkait peluang memaksimalkan bonus demografi yang akan berada pada puncaknya selama periode 2020-2025, sehingga windows of opportunity yang digadang-gadang dapat mengakselerasi pertumbuhan Indonesia besar kemungkinan tidak akan optimal dampaknya. Pada rentang periode tersebut, jumlah penduduk usia tidak produktif akan lebih sedikit, hal ini akan berimbas pada menurunnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhan penduduk usia tidak produktif.
Kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengalihkan sumber daya yang ada untuk memacu pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan penduduk secara lebih optimal. Sebaliknya, dampak pandemi secara umum akan meningkatkan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja masal, sehingga tingginya jumlah penduduk usia produktif yang tidak diiringi oleh lapangan kerja yang memadai akan menjadi sumber permasalahan sosial baru seperti peningkatan angka kemiskinan, putus sekolah, kriminalitas, dsb.
___
IPM Kalimantan Selatan
Dalam menyongsong bonus demografi 2020-2035, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Selatan sebenarnya terus menunjukan tren meningkat dari tahun-ketahun. Selama kurun waktu 2010-2019, IPM Kalsel meningkat dari 65,20 pada tahun 2010 menjadi 70,72 pada tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,91 persen per tahun dan berada pada peringkat 22 dari 34 provinsi se-Indonesia.
IPM Kalsel sejak tahun 2018 telah masuk dalam kategori tinggi, namun sampai tahun 2019 hanya ada 5 kabupaten/kota yang pemeringkatan IPM nya masuk dalam kategori tinggi tersebut, yaitu Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.
Jika ditelisik lebih lanjut, dari 5 kabupaten/kota yang peringkat IPM-nya termasuk kategori tinggi, hanya Kota Banjarmasin dan Banjarbaru yang peringkatnya di atas rata-rata nasional.
IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan dan ekonomi (standar hidup layak). Pada sektor ekonomi, pengurangan pasokan tenaga kerja yang berakibat pada tingginya tingkat pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan.
Hal ini secara umum terjadi dikarenakan kebijakan kesehatan pada masa pandemi difokuskan pada langkah antisipasi dan preventif penyebaran Covid-19 yang didasarkan pada pembatasan interaksi antar individu. Sehingga berakibat pada pengurangan kegiatan ekonomi masyarakat. Terlebih lagi, pada sebagian besar rumah tangga yang rentan, pendapatan seringkali hanya tergantung pada satu orang saja, yang berakibat akan meningkatkan risiko seluruh rumah tangga jatuh miskin.
Sektor pendidikan akan terdampak secara tidak langsung melalui menurunnya pendapatan masyarakat dan penutupan sekolah pada semua tingkatan. Dengan segala ketidakpastiannya pada beberapa bulan kedepan, pendapatan masyarakat akan mendapat tekanan yang sangat serius, sehingga secara umum warga akan membatasi pengeluaran dan mengurangi konsumsi rumah tangganya.
Hal itu akan berimbas pada kemampuan pemenuhan kebutuhan lainnya. Seperti biaya kebutuhan sekolah, sehingga berpotensi pada meningkatnya angka putus sekolah yang diakibatkan oleh kemiskinan.
