BANJARBARU - Di saat desa lain sedang ramai membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sejumlah desa di Kalsel justru ada yang memilih tidak mencairkannya. Alasannya mereka tidak punya warga miskin yang layak untuk menerima BLT-DD.
BLT-DD sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang dialokasikan dari dana desa, untuk diberikan ke masyarakat desa yang tidak mampu dan terdampak pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkipli mengatakan, total ada 14 desa di Banua yang tidak mencairkan BLT. Karena, tidak memiliki warga miskin. "Dari 14 desa ini. 13 di antaranya di Kabupaten Kotabaru dan satu desa sisanya di Tabalong," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Namun, pria yang akrab disapa Zul ini mengaku belum menerima nama-nama desa yang tidak mencairkan BLT-DD tersebut. "Kalau yang di Kotabaru infonya berada di Kecamatan Pamukan Utara. Di sana, warganya memang banyak memiliki kebun sawit," bebernya.
Dia mengaku sepakat dengan keputusan pemerintah desa yang tidak mencairkan BLT-DD, dengan alasan tidak mempunyai warga yang layak untuk menerimanya. "Soalnya salah kalau tidak ada yang miskin, tapi diada-adakan," paparnya.
Dengan tidak dicairkannya BLT-DD, Zul menyebut desa bisa menggunakan dana sesuai dengan APBdes yang sudah tersusun. "Kembali ke awal, yakni untuk pembangunan di desa. Seperti jalan, jembatan dan lain-lain," sebutnya.
Disinggung bagaimana dengan progres pencairan BLT-DD se-Kalsel, dia mengungkapkan per tanggal 24 Juni untuk tahap I sudah hampir 100 persen. "Dari total 1.864 desa di Kalsel, sudah ada 1.776 desa yang mencairkan," ungkapnya.
Zul berharap, penyaluran BLT-DD tahap I di semua kabupaten di Kalsel sudah selesai pada akhir Juni ini. "Untuk tahap II sudah ada 639 desa yang mencairkan. Sedangkan tahap III sementara ini sudah 8 desa," ucapnya.
Masih ada desa yang belum menyalurkan BLT, menurutnya lantaran sejumlah desa sudah terlanjur menggunakan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan APBdes yang sudah disusun. Sehingga, tidak ada lagi dana untuk direlokasi ke BLT.
"Dana terlanjur terpakai, karena informasi realokasi dana desa untuk BLT baru keluar pada bulan Maret. Lalu, tahap I dimulai pada bulan April. Sedangkan, desa sudah banyak yang menerima transferan dana desa pada bulan Januari," jelasnya.
Maka dari itu, pria yang akrab disapa Zul ini menyampaikan, desa yang sudah menggunakan dana desa untuk pembangunan terpaksa menunggu transferan tahap kedua untuk BLT.
Kalaupun nanti penyaluran BLT dalam tiga tahap: April, Mei, Juni selesai. Dia mengungkapkan, kemungkinan ada tambahan tahapan selama tiga bulan selanjutnya. "Jadi totalnya, BLT nanti disalurkan selama enam bulan. Hanya saja di tiga bulan berikutnya nominalnya hanya Rp300 ribu per KK," ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat sebanyak 69.424 desa telah menerima BLT-DD hingga Rabu (24/6). "Ini setara 93 persen dari total 74.953 desa yang akan menerima manfaat BLT-DD," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (24/6).
Selain itu, tercatat sebanyak 7.318.586 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT-DD. Untuk anggaran yang disalurkan mencapai Rp4,308 triliun.
