BANJARMASIN - Surat hasil pelaksanaan tahapan seleksi bakal calon kepala daerah dari DPD Golkar Kalsel yang dikirim ke DPP Partai Golkar beberapa hari lalu ramai beredar di media sosial (Medsos).
Isi surat tersebut DPD Golkar Kalsel telah menetapkan sejumlah nama pasangan yang akan diusung di Pilkada tanggal 9 Desember mendatang. Termasuk di Pilwali Banjarmasin. Haris Makkie akan berduet dengan Yuni Abdi Nur Sulaiman putra mendiang tokoh Golkar Kalsel, HA Sulaiman HB.
Sudah bukan rahasia, selain Yuni, ada nama Hj Ananda dari Golkar yang juga ingin maju sebagai wakil di Pilwali Banjarmasin. Tersisihnya nama Nanda—panggilannya—apakah lantas akan menghentikan langkahnya untuk mencalonkan diri atau akan tetap maju dengan menggandeng partai lain? Entahlah.
Karena ketika dikonfirmasi Radar Banjarmasin melalui pesan WhatsApp, Ananda hanya membalas pesan emoticon senyum dan maaf.
Ketua Tim Penjaringan DPD Golkar Kalsel, Puar Junaidi mengingatkan di dalam Partai Golkar ada aturan. Meski untuk maju di Pilkada merupakan hak setiap warga negara. Jika partai sudah mengusulkan nama pasangan calon ke DPP, tidak boleh lagi ada kader partai yang maju. Sebab sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPD Golkar ada sanksinya.
“Apabila ada kader apalagi pengurus partai yang tetap mencalonkan diri, ini dipastikan akan di-recall (penarikan, Red),” tegas Puar Junaidi yang mendampingi Ketua Harian Supian HK saat memberikan keterangan pers di Markas DPD Golkar Kalsel, Senin (29/6) siang.
Mantan anggota DPRD Kalsel 2014-2019 ini mencontohkan yang terjadi di pusat. Fadel Muhammad di-recall hanya lantaran mendukung istrinya yang dicalonkan oleh partai lain untuk maju di Pilgub Gorontalo. Ia yakin semua kader Golkar sudah mengetahui konsekuensi itu. Tanpa diperingati pun seluruh kader sudah memahami. “Artinya, suka atau tidak suka, acuan kami sebagai dasar hukumnya adalah AD/ART,” tegasnya.(gmp/dye/ema)
