MANAGED BY:
RABU
12 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Kamis, 02 Juli 2020 08:55
Republik Keluh-Kesah
M Rezky Habibi R, Mahasiswa Magister Hukum ULM, dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (Pusdikrasi)

PROKAL.CO,

Keluh-kesah kini menjadi bagian yang selalu menghinggapi perasaan sebagian umat manusia di dunia,semenjak munculnya fenomena wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9) yang telah merenggut paling tidak 498.723jiwa manusia (who,29/06/2020). Covid-19 membuat pemimpin banyak negara berlomba-lomba dalam membuat dan mengambil kebijakan untuk melindungi rakyatnya guna melawan musuh yang tak kasat mata ini.

==========================================
Oleh: M Rezky Habibi R
Mahasiswa Magister Hukum ULM
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (Pusdikrasi)
==========================================

Dari sebagian besar negara, kebijakan Indonesia melawan musuh tak kasat mata terbilang cukup menimbulkan polemik di sana-sini. Mulai dari polemik perbedaan kebijakan menangani Covid-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, polemik perbedaan kebijakan antar kementerian, polemik pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap tidak efektif (kompas/09/05/2020), serta polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Covid-19 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) yang hari ini konstitusionalitasnya sedang di uji di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga polemik pemberlakukan new normal di tengah fakta empiris masih tingginya angka yang terinfeksi Covid-19telah cukup memunculkan perasaan keluh-kesah masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Keluh-kesah juga seakan melebarkan sayapnya. Tidak hanya pada polemik kebijakan penanganan covid-19, di bidang legislasi misalnya, riak-riak keluh-kesah masyarakat memunculkan protes bernada sumbang ihwal munculnya segerombolan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap tidak representatif dan abai akan kondisi sulit masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Alih-alih fokus mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR dalam mengawasi dana besar penanganan Covid-19, justru seolah-olah mengoptimalkan fungsi legislasi.

Gerombolan RUU yang memunculkan keluh-kesah tersebut mulai dariRUU “Omnibus Law” Cipta Kerja yang dianggap tidak demokratis, mengingat metode omnibus law banyak mengganti dan mengubah norma beberapa UU dalam satu waktu. Padahal pada prinsipnya beberapa UU tersebut memiliki inisiatif politik hukum yang berbeda-beda secara ratio legis-nya serta mengatur subjek (adressat) yang berbeda-beda. Ditambah lagi sejumlah substansi pasal dalam RUU Cipta Kerja yang mengabaikan 31 putusanMK yang telah membatalkan sejumlah norma dalam beberapa UU yang justru dimasukan kembali dalam RUU Cipta Kerja, hingga potensi menerobos aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU 12 Tahun 2011 yang menjadi kiblat dan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kedua, RUU Minerba yang hari ini telah disahkan menjadi UU3 Tahun 2020 dalam waktu singkat di tengah perjuangan masyarakat melawan Covid-19. Keluh-kesah satu dari beberapa pasal adalah soal jaminan perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa melalui pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 169A, memunculkan sinyal kuat keberpihakan pada kepentingan pelaku industri batu bara. Sehingga keluh-kesah masyarakat yang muncul tak berlebihan, mengingat substansi perubahan UU Minerba tidak berbicara banyak tentang bagaimana pengelolaan dampak lingkungan akibat pertambangan dan perlindungan hak-hak kepada masyarakat di daerah yang terdampak pertambangan tersebut.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 11 Agustus 2020 09:04

Pemimpin Berhati Bening

TERUS terang saya kaget atas reaksi Nadjmi Adhani (Nadjmi) ketika…

Senin, 10 Agustus 2020 09:16

Mengkritisi Rangkap Jabatan

Pro kontra adanya rangkap jabatan dan rangkap penghasilan pejabat publik/negara…

Sabtu, 08 Agustus 2020 09:27

Pray for Farmasis

Beberapa waktu lalu, tagar farmasis kecewa (#farmasiskecewa) dan pray4farmasis (#pray4farmasis)…

Jumat, 07 Agustus 2020 10:17

Mengawasi Pasangan Calon (Petahana)

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) yang diamanatkan kepada…

Kamis, 06 Agustus 2020 11:11

Menonjol Butuh Nyali

TENTANG Tirani cuma punya 100 halaman. Bisa dituntaskan dalam semalam.…

Kamis, 06 Agustus 2020 09:44

Menyoal Wacana Peleburan Balitbangda ke Bappeda Kalsel

Scientific research is based on the assumption that all events,…

Selasa, 04 Agustus 2020 10:00

Jegal Omnibus Law Sampai Gagal

Martil adalah pemukul dari besi (bertangkai besi atau kayu). Omnibus…

Senin, 03 Agustus 2020 10:01

Penguatan Agraria dan Gagasan Dr Moerjani

Indonesia dan Turki telah bersepakat meningkatkan nilai perdagangan di bidang…

Kamis, 30 Juli 2020 10:36

Kupon Daging

MUSLIM Indonesia punya nama lain untuk Idul Adha. Hari raya…

Selasa, 28 Juli 2020 09:19

Kemandirian Fiskal di Indonesia dan Kalsel

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah berjalan lebih dari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers