Terima Puluhan Aduan Terkait PPDB

- Jumat, 3 Juli 2020 | 12:21 WIB
BANYAK MASALAH: Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK secara online di Banjarbaru. Banyak aduan yang masuk ke Pemprov Kalsel melalui sistem pengaduan Lapor Paman. | DOK/RADAR BANJARMASIN
BANYAK MASALAH: Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK secara online di Banjarbaru. Banyak aduan yang masuk ke Pemprov Kalsel melalui sistem pengaduan Lapor Paman. | DOK/RADAR BANJARMASIN

BANJARBARU - Kacaunya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK secara online di Banua, membuat masyarakat ramai-ramai melayangkan aduan ke Pemprov Kalsel melalui sistem pengaduan Lapor Paman.

Tercatat, hingga hari keempat masa pendaftaran PPDB kemarin (2/7), sudah ada 26 aduan yang masuk ke sistem pengaduan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel tersebut.

Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Kalsel, Khairun Ni'mah mengatakan, aduan PPDB yang disampaikan masyarakat kebanyakan terkait kecerobohan operator dalam menerima berkas para pendaftar. "Seperti pada awal-awal pendaftaran, banyak data pendaftar yang hilang. Nah itu yang dikomplain masyarakat," katanya, kemarin.

Dia mengungkapkan, aduan sendiri sudah langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Baik itu sekolah ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.

Disinggung apakah ada aduan terkait kecurangan yang dilakukan pihak sekolah, seperti jual beli bangku atau adanya siswa titipan. Dia menyampaikan, hingga kemarin belum ada. "Mungkin mengingat pendaftaran masih belum selesai," ujarnya.

Secara terpisah, Kabid Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Syamsuri tak menampik adanya persoalan-persoalan yang muncul di awal-awal pelaksanaan PPDB SMA/SMK.

"Memang ada beberapa persoalan yang terjadi. Misal SMA, ada permasalahan zonasi. Kalau SMK, persoalan berkaitan dengan pendaftaran yang lambat karena jaringan. Serta, persoalan teknis lainnya," ucapnya dalam jumpa pers secara online via aplikasi zoom, kemarin.

Terkait adanya data pendaftar yang dihapus, dia menjelaskan, hal itu dikarenakan tidak sinkronnya data antara yang ada di aplikasi dengan kondisi di sekolah. "Contoh, ada sekolah tidak membuka program salah satu keahlian. Tapi di aplikasi ternyata ada. Tidak mungkin 'kan siswa mendaftar di keahlian itu, karena sebenarnya tidak ada di sekolah. Maka dari itu, kami bersama Telkom meng-update kembali. Lalu direset," jelasnya.

Ditanya apakah ada keluhan terkait adanya sekolah yang melakukan kecurangan, dengan menjual belikan bangku untuk siswa titipan. Syamsuri mengaku belum mendapatkan laporan. "Kami sudah memberikan petunjuk ke sekolah, agar melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau mereka melaksanakan tidak sesuai aturan, maka kalau ada permasalahan bukan tanggung jawab kami," tegasnya.

Dalam pelaksanaan PPDB, dia menyampaikan, pihaknya selalu melakukan evaluasi setiap harinya. Kalaupun ada persoalan, dirinya meminta supaya masyarakat ikut melakukan pemantauan. "Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB ini," pungkasnya.

Sebelumnya, dua hari berturut-turut sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Kalsel tidak bisa diakses. Yakni pada hari pertama (29/6) dan kedua (30/6). Kepala Bidang SMA pada Disdikbud Kalsel, Muhammadun menyebut, hal itu terjadi dikarenakan adanya sinkronisasi zonasi. "Ada persoalan zonasi di daerah perbatasan. Baik itu antar kabupaten, serta perbatasan Kalsel dan Kalteng. Jadi, harus diperbaiki," bebernya.

Perbaikan yang dia maksud yakni, membuka zonasi di setiap daerah perbatasan. Agar, calon siswa bisa mendaftar sekolah di provinsi atau kabupaten tetangga yang sekolahnya lebih dekat dari tempat tinggalnya. "Misal di Kelua, Tabalong (Kalsel) yang berbatasan dengan Kalteng. Kita harus membuka zonasi untuk orang yang ada di Kalteng, karena sekolah yang dekat ada di Kelua," jelasnya.

Sementara untuk perbatasan kabupaten/kota, Madun mencontohkan daerah Sungai Sipai, Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Banjarbaru. Dia mengungkapkan, anak-anak di sana kalau dipaksakan sekolah di Kabupaten Banjar, jaraknya terlalu jauh. Sehingga, sekolah di Banjarbaru harus membuka zonasi. "Sebab, anak-anak di Sungai Sipai lebih dekat sekolahnya di Banjarbaru, walaupun berada di Kabupaten Banjar," ungkapnya.

Dia memastikan, sinkronisasi zonasi sudah selesai dilakukan. Sehingga, sekolah bisa kembali memverifikasi berkas para pendaftar. "Terkait adanya kendala ini, orangtua siswa jangan takut tak sempat mendaftarkan anaknya. Karena kami memperpanjang waktu pendaftaran selama dua hari, sampai 3 Juli," katanya. (ris/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pertanyakan Konsistensi Dinas PUPR

Selasa, 23 April 2024 | 08:45 WIB

Kebakaran, Duit Sisa THR Ikut Hangus

Sabtu, 20 April 2024 | 09:15 WIB
X