Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Banjarmasin seakan belum terbendung. Kian hari, Kota Seribu Sungai ini masih berada pada posisi mengkhawatirkan.
Dari data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Provinsi Kalsel pada tanggal 3 Juli, angka kasus positif di Kota Banjarmasin berjumlah 1.441 kasus. Keesokan harinya, angka kasus positif tembus 1.480 kasus. Artinya, dalam sehari, ada penambahan 39 kasus positif di Kota Banjarmasin.
Padahal, tidak sedikit dana yang dikucurkan Pemko Banjarmasin guna mempercepat penanganan Covid-19. Sebesar Rp92 miliar, bersumber dari APBD Kota.
Sebelumnya pada Jumat (3/7) lalu, juru bicara Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Kota Banjarmasin Machli Riyadi memprediksi bahwa angka kasus positif bakal terus meningkat. Bahkan, menuju angka 1.500.
Melihat dari angka yang dijabarkan sebelumnya, maka tidak menutup kemungkinan hal itu bakal terjadi.
Pemko Banjarmasin mengklaim bahwa naiknya angka ini merupakan bentuk kesuksesan pelacakan dan penelusuran terhadap warga yang terpapar. Demi menyelamatkan mereka yang belum terpapar.
Namun sebagian orang berpendapat bahwa apa yang dilaksanakan Pemko selama ini adalah kegagalan. Itu terungkap dalam sebuah gelaran diskusi daring (dalam jaringan) yang digelar salah satu media online di Banjarmasin, kemarin (5/7). Mulai dari anggota DPRD Kalsel, dokter, pengamat kota, hingga perwakilan media cetak maupun elektronik memberi berbagai kritik dan masukan.
Seperti disampaikan peserta diskusi dr Abdul Halim. Di dalam diskusi bertajuk 'Pengendalian COVID-19 Gagal, Tanggungjawab Siapa?' itu, Abdul Halim menilai bahwa penanganan yang selama ini dilakukan dapat dipandang gagal. Itu berawal dari berbagai kebijakan yang tidak konsisten, hingga soal kepastian hukum. Sebagai contoh bagi para pelanggar pada masa penerapan PSBB hingga diterapkannya disiplin protokol kesehatan. "Yang ada selama ini hanya imbauan," bebernya.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, M Lutfi Saipuddin tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah selama ini gagal. Dia hanya belum melihat ada gerakan keseragaman dan massif dalam hal penanganan pagebluk.
Perlu diketahui, paling disorot pada diskusi tersebut adalah Kota Banjarmasin. Maklum, Kota Banjarmasin merupakan penyumbang terbanyak angka kasus positif di Kalsel. Diskusi juga dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
Orang nomor satu di Banjarmasin ini mengatakan bahwa dari penerapan PSBB hingga penetapan status pascadarurat PSBB itu gagal atau tidak bisa diukur dengan tiga indikator. Dari tingkat kepatuhan tidak keluar rumah, tidak melakukan kerumunan, dan menggunakan masker.
"Jika di atas 50 persen, maka PSBB itu bisa dikatakan berhasil. Kalau di bawah itu, baru bisa disebut gagal. Yang jadi acuan Banjarmasin seperti yang diterapkan DKI Jakarta, mengutip pendapat ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia," ucap Ibnu.
Lantas, bagaimana dengan penanganan saat ini? Ibnu mengaku bahwa pihaknya lebih fokus pada pembatasan sosial berskala kecil (PSBK). Mulai dari skala kelurahan yang bertransformasi menjadi Kampung Tangguh Banua, hingga Kampung Sehat di Banjarmasin. Jadi melibatkan masyarakat secara langsung untuk menanggulangi pagebluk.
Perlu diketahui. Saat ini ada empat kelurahan di Banjarmasin yang berstatus zona merah kehitam-hitaman. Empat kelurahan itu yakni Pekapuran Raya, Pemurus Dalam, Teluk Dalam, dan Pemurus Baru. Dengan jumlah rata-rata di atas 50 kasus.
Juru bicara Gugus Tugas P2 Covid-19 Kota Banjarmasin, Machli Riyadi tidak keberatan jika ada yang menyebut naiknya angka kasus ini akibat tak terkendalinya penularan. "Kami akui memang upaya tracking selama ini. Kemudian sebagian masyarakat berpendapat itu bentuk lose-nya sebuah pengendalian. Ya saya kira kami tak menyalahkan opini itu," ucapnya.
