PELAIHARI – Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagian tidak terpisahkan dari sebuah manajemen pemerintahan yang dinilai dari proses perencanaan penggunaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Laut (Tala) Sukamta saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tala di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Tala, Selasa (7/7).
"Ini adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tala dalam rangka membangun transparansi dan akuntabilitas pada tata kelola keuangan daerah," imbuhnya
Bupati Tala Sukamta mengungkapkan, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tala Tahun Anggaran 2019 telah menuju proses dan tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Laporan kami sampaikan hari jni bentuk tanggung jawab pemkab tala, dalam membangun transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan daerah,” ucapnya.
Orang nomor satu di Pemkab Tala tersebut pun mengapresiasi kinerja dari seluruh stakeholder terkait, termasuk dukungan dari pihak legislatif sehingga laporan yang disajikan bahkan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
"Alhamdulillah kita berhasil mempertahankan Opini WTP yang ketujuh kalinya, atau yang kedua di masa pemerintahan saya dengan Pak Wakil Bupati,” ujarnya.
Pihaknya berharap, pencapaian tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi sesuai dengan visi Kabupaten Tala yaitu Berinteraksi.
Perlu diketahui, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tala tersebut beragendakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tala tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tala Tahun Anggaran 2019. Dan dihadiri Pimpinan DPRD, Anggota DPRD , Sekda Tala Dahnial Kifli dan para Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tala. (ard/by/ram)
