BANJARBARU - Menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertugas mengawal produksi padi di Banua, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel ternyata ikut terkena imbas pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, sama dengan SKPD lain, anggaran kegiatan mereka juga dipotong 50 persen. "Setengah anggaran kami diarahkan untuk penanganan Covid-19," katanya, kemarin.
Dengan anggaran yang tersisa, dia menyampaikan, pihaknya berupaya tetap bisa menjalankan semua program. Hanya saja, menurutnya kegiatan tidak bisa dilakukan secara maksimal. "Karena terbatasnya anggaran membuat kita harus mengurangi volume sejumlah kegiatan," ucapnya.
Syamsir mengungkapkan, salah satu kegiatan yang volume-nya dikurangi adalah pemberian bantuan sarana produksi (Saprodi) ke para petani. Dalam rangka, optimalisasi lahan.
"Misal, bantuan pupuk yang sebelumnya 50 kilogram untuk lahan satu hektare. Sekarang mungkin cuma 25 kilogram. Termasuk bantuan dolomit, sebelumnya 100 kilogram saat ini hanya 25 kilogram," ungkapnya.
Selain bantuan saprodi, mereka juga terpaksa mengurangi beberapa kegiatan di bidang hortikultura atau tanaman penunjang. Seperti, pengembangan cabai, jagung, bawang dan sayuran.
"Volume kegiatan dihortikultura sangat kecil. Karena anggaran yang tersedia tidak memadai. Kami lebih mengutamakan menjaga produksi padi," ujar Syamsir.
Dia menuturkan, melalui anggaran yang tersedia, usaha menjaga produksi padi yang bisa mereka lakukan dengan cara membantu para petani, agar tidak gagal panen. "Bantuan yang kami berikan salah satunya menjaga kondisi tanaman mereka, supaya tidak diserang hama," tuturnya.
Lanjutnya, penjagaan sendiri dilakukan dengan gerakan pengendalian hama melalui UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). "Gerakan sudah dilakukan hampir di semua kabupaten. Petugas di lapangan siap membantu para petani, dalam pencegahan hama dan pemblokiran area padi yang terserang hama," ujarnya.
Menurutnya, hama harus dikendalikan secara dini sebelum panen. Kalau tidak, akan banyak tanaman padi yang gagal panen. Kemudian berdampak pada produksi padi. "Kalau ada hama, yang dilakukan petugas adalah penyemprotan. Baik dengan herbisida maupun insektisida," bebernya.
Di samping mengawal produksi padi, Syamsir mengatakan, pihaknya juga ingin berupaya menjaga ketersediaan beras di Banua supaya tidak bocor ke provinsi lain. "Kita harus memperhatikan stok pangan, terutama beras dan gabah. Karena kita tidak tahu Covid-19 berakhirnya kapan," katanya.
Hanya saja dia membeberkan, upaya menjaga ketersediaan beras perlu dapat dukungan anggaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel. Karena, anggaran di dinas tidak cukup untuk melaksanakannya.
"Kami sudah mengusulkan ke gugas. Anggaran yang diperlukan Rp5 miliar. Sekarang masih diproses gugas. Kalau disetujui, kita laksanakan. Tapi kalau tidak, tidak masalah. Sebab, produksi beras kita juga masih aman," bebernya.
Dia menjelaskan, anggaran sendiri digunakan untuk membeli beras milik para petani dengan harga lebih mahal dari beras Bulog. "Jadi, kalau pemerintah bisa membeli beras petani dengan harga tinggi. Petani tidak lagi menjual beras ke provinsi lain. Sehingga, stok beras kita bisa terjaga," jelasnya.
