BANJARMASIN - KPU dan Bawaslu Kalsel lega. Sisa dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kalsel tahun ini akhirnya dicairkan Pemprov Kalsel kemarin. Dana ini sempat dikhawatirkan terpakai untuk penanganan Covid-19 di Kalsel.
Dana hibah yang digelontorkan pemprov tahun ini kepada dua penyelenggara pemilu tersebut, nilainya mencapai Rp210 miliar. Rinciannya, KPU Kalsel disokong sebesar Rp150 miliar sementara Bawaslu Kalsel sebesar Rp60 miliar. Seiring berjalan KPU Kalsel meminta tambahan lagi sekitar Rp5,5 miliar.
Sebelumnya, dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada tahun ini sebagiannya sudah dicairkan pemprov di akhir tahun 2019 lalu. Termin pertama, dibayarkan ke KPU sebesar Rp55 miliar. Sedangkan ke Bawaslu Kalsel kala itu baru disalurkan sekitar Rp29 miliar. “Sudah kami cairkan full. Ini sebagai penegasan dana tersebut tak dipakai dan memang untuk Pilkada di Kalsel,” kata Kabid Anggaran Bakeuda Kalsel, Agus Dian Nur kemarin.
Lalu bagaimana dengan tambahan Rp5,5 miliar yang diminta KPU Kalsel? Agus menerangkan, untuk tambahan tersebut sempat mengalami perubahan atau adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani lalu. “Tambahan tersebut sudah kami cairkan juga,” tambahnya.
Ketua KPU Kalsel Sarmuji menyambut baik pencairan sisa dana hibah ini. Menurutnya, seiring tahapan Pilkada kembali dilaksanakan, tentu butuh dana untuk kegiatannya. “Kami juga memahami ketika tahapan lalu ditunda dana sisa belum dicairkan. Saat itu kami juga tak bisa melakukan kegiatan,” katanya kemarin.
Dana hibah tambahan sebesar Rp5,5 miliar yang mereka minta lalu memang sesuai hitung-hitungan dan anggaran yang sudah disusun. “Kami ucapkan terimakasih kepada pemprov yang meangapresiasi penambahan anggaran ini untuk maksimalnya pelaksanaan Pilkada di Kalsel,” ucap Sarmuji.
Dibeberkannya, tambahan Rp5,5 miliar tersebut penggunaanya lebih kepada dana cadangan. Seperti untuk pemungutan suara ulang, santunan dan untuk penambahan tempat pemungutan suara (TPS) baru serta untuk pembayaran badan ad hock seperti PPK dan PPS, nilainya sekitar Rp3 miliar. “Selain untuk TPS baru, sisanya lebih kepada saving dan jaga-jaga,” paparnya.
TPS baru sendiri didasari pada protokol kesehatan. Pemungutan suara nanti dilakukan dengan menekankan pada physical distancing. Dimana setiap TPS dibatasi jumlah pemilihnya. Otomatis, KPU pun menambah TPS. “Ada penambahan 158 TPS baru di Kalsel untuk menerapkan protokol kesehatan saat pemungutan suara nanti,” beber Sarmuji.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah mengatakan, dengan cairnya semua dana hibah untuk Bawaslu, pihaknya pun tak was-was lagi dalam melaksanakan tahapan Pilkada. “Pencairan penuh ini membuat kami lega. Kami pun tak lagi menunggu. Apalagi tahapan Pilkada sudah kembali dilaksanakan,” ujar Erna.
Sebelumnya, Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris menegaskan, anggaran Pilkada Kalsel aman di kas Pemprov. Dana tersebut tak dipakai untuk keperluan lain, termasuk untuk penanganan Covid-19 di Kalsel. “Sebelumnya kan sudah ada seruan dari pemerintah pusat. Anggaran Pilkada tak boleh digeser. Saya pastikan aman anggarannya,” tegas Haris. (mof/ran/ema)
