BANJARMASIN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, kemarin (15/7) merilis angka kemiskinan di Banua. Berdasarkan data terakhir mereka, penduduk miskin di Kalsel pada periode September 2019 hingga Maret 2020 berkurang 2,42 ribu orang.
Dengan perbandingan, pada September 2019 BPS Kalsel mencatat warga miskin di Banua berjumlah 190,29 ribu. Sedangkan, Maret 2020 turun menjadi 187,87 ribu orang.
Angka tersebut menempatkan tingkat kemiskinan di Kalsel menjadi yang terendah di regional Kalimantan, dengan persentase 4,38 dari total penduduk. Sementara, di tingkat nasional persentase penduduk miskin Kalsel berada di urutan kedua terendah.
Kepala BPS Kalsel Moh Edy Mahmud mengatakan, untuk mengukur angka kemiskinan mereka melihat dari pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
"Dengan pendekatan ini, kemiskinan dilihat dari ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran," katanya melalui kanal YouTube BPS Kalsel.
Lanjutnya, metode pengukuran yang dilakukan sendiri ialah menghitung Garis Kemiskinan (GK) penduduk, yang terdiri dari dua komponen; Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). "Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan," ujarnya.
Edy mengungkapkan, jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai warga miskin. "Garis kemiskinan Kalsel sendiri selama September 2019 hingga Maret 2020 naik 4 persen. Yakni, dari Rp478.123 per kapita per bulan menjadi Rp497.262," ungkapnya.
Dilihat dari pengukuran yang mereka lakukan, dia menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi menurun dan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kalsel. Di antaranya, kondisi harga sejumlah komoditi. Seperti, karet, sawit dan gabah.
"Berkebun dan bertani masih menjadi pekerjaan utama di desa, sehingga turun dan naiknya harga komoditi yang dihasilkan tentu akan mempengaruhi penghasilan mereka," ujarnya.
Sedangkan dampak dari pandemi virus corona menurutnya belum ada, sebab pendataan angka kemiskinan dilakukan sebelum kasus Covid-19 tinggi. "Saat itu pada bulan Maret 2020, baru ada sekitar delapan kasus," bebernya.
Sementara itu, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik dari Universitas Lambung Mangkurat, Nurul Azkar menyampaikan, yang mempengaruhi angka kemiskinan ialah pendapatan sehari-hari yang dihasilkan penduduk.
"Kalau banyak penduduk berpenghasilan minim, maka angka kemiskinan akan naik. Sebaliknya, kalau penghasilan maksimal maka angka kemiskinan turun," ungkapnya.
Terkait menurunnya angka kemiskinan di Kalsel, menurutnya hal itu dikarenakan berhasilnya program-program pengetasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Baik pemerintah pusat, maupun daerah.
"Misal PKH (program keluarga harapan), raskin, pemberdayaan masyarakat adat, rehab rumah tidak layak huni dan dana desa," ujarnya.
