BANJARMASIN – Rencana DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tak hanya ditolak mahasiswa. Kaum buruh sudah pasti mengecam.
Wajar, karena menyangkut nasib mereka. Selain menentang Omnibus Law, buruh juga menuntut pencabutan Revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang bisa diduduki TKA (tenaga kerja asing).
Meski penolakan di tanah air kian kencang, tapi DPR bergeming. Kemungkinan tetap akan dibahas di Senayan.
Karena itu, kaum buruh Nusantara kabarnya menggelar unjuk rasa serentak. Tak terkecuali di Kalsel.
“Memang ada rencana, dalam waktu dekat ini tanggal 22 Juli kami akan turun aksi,” kata salah satu perwakilan Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel, Yoeyoen Indharto, kemarin (16/7).
Titik kumpul ditetapkan di Jalan Anang Adenansi. Lalu long march menuju gedung dewan di Jalan Lambung Mangkurat.
"Peserta aksi sekitar 7.500 sampai 8.000 orang,” sebut Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Kalsel ini.
Meski jumlahnya ribuan, dia berani menjamin kawan-kawan buruh akan tetap menjalankan protokol kesehatan. Peserta diwajibkan mengenakan masker. "Standar aksi sesuai dengan protokol kesehatan," jaminnya.
Surat pemberitahuan aksi juga sudah dilayangkan kepada Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kapolresta Banjarmasin, dan seluruh organisasi buruh.
Sementara itu, Kabag Persidangan dan Hukum Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Jaini memang mendengar informasi demontrasi tersebut.
"Pimpinan bilang bakal ada demo, tapi saya sendiri belum melihat suratnya. Nanti saya tanyakan,” ujarnya. (gmp/fud/ema)
