BANJARMASIN - Meski pandemi belum berlalu, tappi Pemprov Kalsel belum bisa memastikan penyalurah tahap empat jaring pengaman sosial untuk warga yang terdampak Covid-19. Belum ada keputusan dari gubernur menambah anggaran untuk ini.
Sebelumnya, pemprov hanya menggelontorkan Rp57 miliar jaring pengaman sosial selama tiga bulan untuk warga terdampak. Di tahap pertama dari 13, hanya 11 kabupaten dan kota se Kalsel yang mengajukan. Minus Kabuapten Tanah Laut dan Hulu Sungai Tengah (HST).
Seiring berjalan, HST juga mengajukan. Ada sebanyak 5.535 orang diajukan Pemkab HST. Dan hingga saat ini belum disalurkan lantaran masih verifikasi data penerima.
Untuk diketahui, tiap warga menerima jaring pengaman sosial dengan nilai sebesar Rp100 ribu per bulan selama tiga bulan. “Untuk bulan ke empat masih belum dibahas, melihat anggarannya dulu,” ujar Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani kemarin.
Alih-alih berharap menyalurkan tahap empat, masih ada beberapa daerah yang penyaluran tahap keduanya terhambat. Selain itu masih ada beberapa daerah yang belum tuntas melaporkan penyaluran jaring pengaman sosial tahap pertama lalu.
Siti menyebut, ada lima daerah yang sampai saat ini belum menyampaikan laporan. Dia menegaskan, jika tak ada laporan penyaluran tahap pertama lalu, pihaknya tak akan menyalurkan jaring pengaman sosial tahap kedua. “Tahap pertama, bulan Mei lalu sudah disalurkan semuanya ke 11 kabupaten dan kota. Minus Kabupaten HST yang terlambat,” terang Siti.
Ditambahkannya, penyaluran tahap kedua baru terealisasi untuk dua kabupaten. Yakni Kabupaten Balangan dan HSU. Sebanyak Rp280.600.000 digelontorkan untuk dua daerah ini. Sebanyak Rp243.800.000 untuk Kabupaten HSU dan Rp36.800.000 untuk Balangan.
Terpisah, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris menerangkan, pihaknya sejak awal sudah memprogramkan bantuan ini disalurkan selama enam bulan. Namun, tiga bulan pertama sekarang adalah untuk memantapkan penerima agar sesuai dan tak melenceng.
Seperti diketahui, untuk penanganan Covid-19 di Kalsel, pemprov menganggarkan sekitar Rp400 miliar. Anggaran tersebut termasuk pula untuk jaring pengaman sosial ini. “Konsep pertama untuk enam bulan. Kami masih membahas untuk tiga bulan kedepan,” ujar Haris. (mof/ran/ema)
