PEKAN pertama Juli, gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat digoyang demonstran. Menuntut pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dihentikan.
==================
Oleh: Syarafuddin
Editor Rubrik Metropolis
==================
Gelombang unjuk rasa di tengah pandemi itu memaksa Presiden Joko Widodo menyurati DPR. Isinya, RUU HIP sebaiknya ditunda karena menyulut polemik.
Kontroversi dipicu oleh diabaikannya TAP MPRS XXV/1966. Yang menetapkan PKI sebagai partai terlarang. Serta melarang siapa pun mengajarkan Marxisme dan Leninisme dan konsep turunannya.
Tak habis akal, DPR menyodorkan RUU pengganti. Namanya RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Tak ingin dua kali khilaf, kali ini drafnya memuat larangan komunisme.
Apakah perdebatan lantas mereda? Sayangnya tidak.
Soal benar dan salah, demonstran tak sepenuhnya benar. Tapi parlemen sudah pasti salah.
Pertama, tak perlu mengungkit bahaya laten komunis. Ini pola pikir khas Orde Baru. Tak cocok hidup di alam reformasi.
Kasihan, masyarakat tak perlu ditakut-takuti dengan hantu merah dari masa lalu. Masa sekarang, virus corona sudah cukup seram. Ada hantu lain yang lebih penting untuk dicemaskan.
Toh, komunisme sudah ambruk. Nyungsep ke liang kubur sejarah. Buktinya adalah Rusia dan Tiongkok. Lagaknya memang sosialis, nyatanya kapitalis juga.
Soal potensi kebangkitan PKI, terdengar agak berlebihan. Cuma karena ada mahasiswa mengunggah foto Che Guevara di Insta Story, tak berarti PKI bakal bangkit.
Kedua, demi menjaga tradisi intelektual. Penerbit tidak boleh dilarang menerbitkan buku kiri. Perpustakaan justru wajib mengoleksi. Dan kampus terbuka untuk semua diskusi.
Jika tak setuju dengan DN Aidit, maka pelajari idenya. Dikuliti. Tunjuk mana cacatnya. Lalu buktikan Pancasila lebih unggul. Cara ini jelas lebih jantan.
Ketimbang melarang, apalagi membakar buku. Lantaran buku-buku itu mengulas biografi Tan Malaka.
