MANAGED BY:
RABU
12 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Sabtu, 25 Juli 2020 09:34
Sengketa Informasi Bawaslu-KPU, Mungkinkah?
Rahmiati S.HI, MH, Komisioner Komisi Informasi Publik Kalimantan Selatan

PROKAL.CO,

Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi telah mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu hak asasi paling dasar, yang timbul dari natural right (hak hak yang ada sejak manusia lahir), termasuk di dalamnya antara lain hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik. Suatu kebebasan tidak akan efektif apabila akses terhadap informasi tidak terbuka dan tersedia.

======================
Oleh: Rahmiati S.HI, MH
Komisioner Komisi Informasi Publik Kalimantan Selatan
======================

Akses terhadap informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi. Oleh sebab itu, akses untuk menyimpan dan mengelola informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan, sehingga adanya aturan yang mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan. Hal itu diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jalan menuju era keterbukaan informasi dan penyelenggaraan negara yang transparan dan bertanggung jawab, yang secara formal dijamin di dalam hukum nasional. Undang – undang ini melindungi hak publik untuk mengakses informasi, serta memberikan mekanisme terhadap pelaksanaan hak – hak. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengatur adanya klasifikasi informasi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu.

Di sini, secara teoritis UU KIP memberikan solusi bagi kalangan jurnalis, peneliti dan masyarakat awam yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia negara, rahasia instansi atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di badan badan publik.

Menurut UU Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan asas dari pengklasifikasian informasi publik disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, serta informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 09 Oktober 2015 08:29

Target Fornas Sepuluh Besar

<p style="text-align: justify;"><strong>BANJARMASIN</strong> - Hari ini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers