MANAGED BY:
KAMIS
02 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 27 Juli 2020 09:34
Pengamat: Kriteria Zona Hijau Terlalu Longgar
Foto hanya ilustrasi | Dokumen Radar Banjarmasin

BANJARMASIN - Penetapan zona hijau terkesan dipaksakan. Kesan yang ditepis Juru Bicara Gugas P2 COVID-19 Banjarmasin, Machli Riyadi. Ditekankannya, sudah mengacu buku pedoman kelima Kementerian Kesehatan dan berkonsultasi dengan para ahli.

Bahkan anggota tim pakar COVID-19 dari Universitas Lambung Mangkurat, Hidayatullah Muttaqin menilai penerapan zona hijau untuk kelurahan cukup berisiko. Mengancam angka infeksi yang sudah tinggi menjadi lebih tinggi lagi.

Ada beberapa alasan yang ia utarakan. Pertama, Pemko Banjarmasin tidak menggunakan kriteria ketat yang telah ditetapkan oleh pusat. Sehingga sangat longgar dan cenderung bias.

"Rujukan indikator itu ada di peta risiko milik Gugus Tugas pusat. Kalau pemko menggunakan standar yang berbeda, saya tidak tahu apa maksudnya," bebernya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Banjarmasin pada 25 Juli, tampak hitungan teknis zona hijau hanya berdasarkan formula kasus positif dikurangi angka kesembuhan dan pasien meninggal. Jika jumlahnya sama dengan nol, maka kelurahan tersebut menjadi zona hijau.

"Ambil contoh Kelurahan Kertak Baru Ilir. Jumlah kasus positif 6, sembuh 5, dan meninggal 1 kasus. Sehingga kasus aktifnya menjadi nol. Karena itu kemudian di sana menjadi zona hijau," jelasnya.

Kedua, secara psikologi tidak bagus. Karena masalah sekarang mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Fakta di lapangan menjadi berbeda. Masyarakat menjadi terlena. Merasa pandemi telah berlalu.

"Masyarakat bisa saja menganggap situasi sekarang semakin normal dan bebas keluar rumah karena sudah zona hijau," ujarnya.

Ketiga, zona hijau bukan berarti bebas penularan virus corona. Sederhana, karena pemko tak mampu mengontrol pergerakan penduduk di zona tersebut. "Padahal pertumbuhan dan penyebaran COVID-19 sangat bergantung pada mobilitas penduduk," katanya.

Muttaqin juga mempertanyakan kerancuan data kasus yang disuguhkan ke publik. Yakni data yang dirilis untuk merefleksikan warna zona yang tidak konsisten.

Sebagai contoh, data resmi pada Sabtu (25/7). Untuk agregasi level kota, kasus positif sebanyak 2099 kasus. Dirawat atau kasus aktif sebanyak 1045 kasus. Sembuh 890 kasus dan meninggal sebanyak 140 kasus.

Dari 52 kelurahan diperoleh jumlah kasus positif sebanyak 1.763, sembuh 1.170 dan meninggal 166 kasus. Berdasarkan penjumlahan ini, maka diperoleh data dirawat sebanyak 440 kasus.

Ini membingungkan. Apakah angka itu kasus positif atau jumlah pasien yang dirawat saja? "Maka perlu penjelasan dan perbaikan supaya data tersebut dapat dipegang publik," sarannya.

Kembali pada soal zona hijau, pemko selama ini menggunakan Keputusan Mendagri tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman bagi ASN.

Artinya, kurang tepat untuk kondisi epidemiologi suatu wilayah. "Permendagri tersebut tujuannya untuk ASN, untuk jalannya pemerintahan. Judulnya saja sudah sangat jelas. Jadi saya lihat ini seperti dipaksakan," tambahnya.

Menanggapi kritik itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Machli Riyadi menyatakan, sah-sah saja menggunakan acuan tersebut.

"Tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang zona, sehingga diaturnya dalam satu bab saja. Asal orang bisa memahami maksudnya, tidak sekedar baca judul," ucapnya, kemarin (26/7).

Dalam buku pedoman kelima, juga tak diatur eksplisit soal zonasi. Jadi Dinkes menggunakan tafsirannya.

Selain itu, Machli mengakui dalam buku pedoman kelima yang diterbitkan Kemenkes juga memang tidak ada mengatur secara eksplisit terkait zonasi. Namun berdasarkan tafsiran pihaknya penetapan zona hijau itu bisa dilakukan.

"Sebenarnya buku ini dapat menjelaskan dan mempertegas indikator wabah terkendali yang dikehendaki dalam zona hijau tersebut," tambahnya.

Lebih jauh, pihaknya selalu meminta pendapat konsultan epidemiologi. "Perlu diingat, yang kami tetapkan itu zonasi pada level kelurahan, bukan kota. Dan sudah dievaluasi dan dianalisis bersama kepala puskesmas dan tim surveilans," tegasnya. (war/fud/ema)


BACA JUGA

Kamis, 02 Desember 2021 10:17

Kenaikan Dana Parpol Masih Dibahas

BANJARMASIN - Meski dana bantuan partai politik (banpol) rencananya bakal…

Kamis, 02 Desember 2021 10:12

Bangun Bendungan Kusan, 122 KK Direlokasi

BANJARBARU - Pemerintah pusat akhirnya menyetujui pembangunan Bendungan Kusan di…

Kamis, 02 Desember 2021 10:04

Upaya Banjarbaru Mencegah Banjir: Dua Selesai, Sisanya Masih Dikerjakan

BANJARBARU - Beberapa waktu lalu, luapan air kembali menggenang sejumlah…

Kamis, 02 Desember 2021 10:03

Mahasiswa Tekling Diskusi Energi Terbarukan

BANJARBARU - Mengangkat tema soal energi terbarukan. Program Studi Teknik…

Kamis, 02 Desember 2021 10:01
Pemko Banjarbaru

Wali Kota Berikan Arahan Kepada Peserta Bimtek

BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin didampingi Plh…

Kamis, 02 Desember 2021 09:58
PARLEMENTARIA

Air Masih Meluber ke Jalan, Dewan Minta Pemko Lakukan Analisa

BANJARBARU - Beberapa waktu lalu, ruas jalan di A Yani…

Kamis, 02 Desember 2021 09:54

Anjungan Mandiri untuk Cetak KTP

BANJARMASIN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarmasin meluncurkan mesin…

Kamis, 02 Desember 2021 09:51

Eks Bongkaran Kuripan Disiring

BANJARMASIN - Pemko menyiring Sungai Veteran. Tepatnya di bekas bongkaran…

Kamis, 02 Desember 2021 09:47

Tertunda Dilantik karena Masalah Administrasi, Ikhsan: Ambil Hikmahnya Saja

BANJARMASIN - Pelantikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin pada Selasa…

Kamis, 02 Desember 2021 09:10

Satu Bulan, 91 Kasus Baru HIV/AIDS

BANJARMASIN - Setiap 1 Desember, diperingati Hari AIDS Sedunia. Kadonya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers