MANAGED BY:
RABU
12 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Selasa, 28 Juli 2020 09:19
Kemandirian Fiskal di Indonesia dan Kalsel
Muzni Fauzi, SE, MM, Pemeriksa Madya BPK Perwakilan Kalsel

PROKAL.CO,

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah berjalan lebih dari 20 tahun, dimulai sejak 1 Januari 2001. Terakhir diatur dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

======================
Oleh: Muzni Fauzi, SE, MM
Pemeriksa Madya BPK Perwakilan Kalsel
======================

Otonomi daerah dalam bidang pemerintahan, pusat telah menyerahkan sebagian urusan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan. Kegiatan pelayanan masyarakat itu memerlukan biaya yang besar, sehingga otonomi daerah akan berhasil apabila didukung dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Seperti diketahui, struktur pendapatan daerah dalam APBD sesuai PP No 12 Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, maka disahkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengumpulkan PAD melalui perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak, serta mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Indeks kemandirian fiskal daerah berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri belanja daerah, tanpa tergantung pada bantuan dari luar. Termasuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, dipandang perlu mengetahui kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal di daerah, khususnya Kalimantan Selatan.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 09 Oktober 2015 08:29

Target Fornas Sepuluh Besar

<p style="text-align: justify;"><strong>BANJARMASIN</strong> - Hari ini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers