BANJARMASIN - Tak hanya menggelontorkan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu, Pemprov Kalsel juga memberikan anggaran untuk TNI/Polri sebagai pengaman pelaksanaan Pilkada tahun ini.
Jika KPU mendapat jatah Rp155 miliar lebih dan Bawaslu sebesar Rp60 miliar, dana hibah untuk keamanan nilainya sebesar Rp19 miliar. Berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang sudah dicairkan pemprov, sementara untuk dana hibah pengamanan baru akan dibayarkan Rp18 miliar.
“Dananya dua tahun anggaran. Untuk sisa Rp1 miliarnya disalurkan tahun 2021 mendatang,” ujar Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Kalsel, Agus Diyan Noor disela penandatangan nota perjanjian dan hibah (NPHD) keamanan di Setdaprov kemarin.
Pihaknya menyatakan, Rp18 miliar yang akan disalurkan tahun pada tahun ini dananya sudah siap. Tinggal menunggu pengajuan dari Satpol PP dan Damkar sebagai SKPD yang menangani. “Kalau mereka mengajukan, kami salurkan segera. Seperti KPU dan Bawaslu lalu yang diajukan oleh Kesbangpol,” terangnya.
Dana hibah yang digelontorkan pemprov pada Pilkada tahun ini nilainya lebih banyak jika dibandingkan dana hibah pada Pilkada 2015 lalu. Kala itu nilainya hanya sekitar Rp16 miliar. “Sudah kami hitung-hitung, keperluannya mencapai Rp19 miliar,” kata Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kalsel, Masruni kemarin. “Kami akan lengkapi persyaratan pencairan sesuai prosedur agar dalam Minggu ini sudah tersalurkan,” ucapnya.
Pihaknya sendiri tak ingin berlama-lama mengajukan pencairan. Pasalnya, tahapan Pilkada sudah mulai, dan untuk pengamanan akan mulai start pada saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah nanti. “Kami berharap ini beres. Agar tim keamanan bisa lebih maksimal bekerja,” tandasnya.
Sementara, Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Isdiyono mengatakan, pada pelaksanaan Pilkada di Kalsel tahun ini, pihaknya akan menurunkan sebanyak 6000 personel gabungan bersama TNI. “Kami akan maksimalkan dana hibah ini untuk pengamanan tahapan Pilkada sampai pelantikan kepala daerah tahun depan,” katanya. (mof/ran/ema)
