BANJARBARU - Desa di Banua dalam beberapa tahun terakhir sedang ramai membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Zulkipli mencatat, hanya dalam empat tahun sudah ada 972 Bumdes yang terbentuk.
"Tahun 2015 Bumdes di Kalsel cuma 296. Setelah itu, pada 2019 jadi 1.268. Jadi, selama empat tahun ada tambahan 972 Bumdes," kata Kabid Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Kalsel, Wahyu Nugroho.
Dia mengungkapkan, Bumdes di Kalsel menjalankan berbagai macam usaha untuk bisa menambah keuangan desa. Mulai dari jasa penyewaan, pertanian, perdagangan dan lain-lain. "Usaha yang dijalankan tidak ada batasan, terserah desanya. Mereka yang tahu, potensi apa yang bisa dikembangkan di desa," ungkapnya.
Pembentukan Bumdes sendiri kata Wahyu berdasarkan Musyawarah Desa, semua keputusan pun hasil dari kesepakatan pemerintah desa. Mulai dari, nama, usaha yang dijalankan dan permodalan. "Persentase bagi hasil pendapatan antara desa dan Bumdes juga disepakati di musyawarah," katanya.
Lanjutnya, ketika Bumdes terbentuk, selanjutnya manajemen akan diserahkan oleh orang-orang yang ahli di bidang usahanya. Namun, tetap diawasi oleh pemerintah desa. "Pengurus Bumdes juga wajib membuat laporan keuangan untuk disampaikan ke pemerintah desa selaku pemilik modal," ujarnya.
Lalu bagaimana dengan kondisi Bumdes di Banua saat ini? Wahyu menuturkan, nasib Bumdes berbeda-beda. Ada yang berkembang, ada pula yang masih jalan di tempat. Bahkan, beberapa di antaranya kehabisan modal.
"Tapi kami masih merekap, ada berapa Bumdes yang maju, berkembang ataupun bangkrut. Sedang kami susun, belum selesai," tuturnya.
Namun, dia menyampaikan, dari laporan yang mereka terima, Bumdes di Kalsel ada yang maju secara cepat hingga bisa memberikan bagi hasil untuk desanya. "Ada yang punya pendapatan puluhan hingga ratusan juta per tahun," ucapnya.
Di Tanah Bumbu misalnya, dia mengungkapkan, ada Bumdes yang mampu menyetor bagi hasil ke desa hingga Rp300 juta per tahun. "Bumdes ini sangat maju. Karena beroperasi di bidang jasa penyewaan alat berat," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kalsel Zulkipli mengatakan, berkembangnya Bumdes merupakan salah satu amanah dari Kementerian Desa. "Setiap desa diharapkan memiliki Bumdes," katanya.
Dia menjelaskan, Bumdes digenjot agar bisa menjadi penggerak ekonomi desa dan menambah pemasukan desa. "Dengan begitu secara finansial diharapkan desa bisa mandiri," jelasnya.
Namun Zulkipli menuturkan, pembentukan desa saat ini masih terbentur persoalan terkait SDM di desa yang tidak memiliki kualitas merata untuk menjadi pengurus. "Tapi masalah itu kami upayakan dengan mengadakan pelatihan dari desa, walaupun tidak bisa seluruhnya karena sesuai kemampuan anggaran yang ada," pungkasnya. (ris/ran/ema)
