Indonesia dan Turki telah bersepakat meningkatkan nilai perdagangan di bidang pertanian hingga 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 146 triliun. Kesepakatan ini dihasilkan pada saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki di Ankara, Kamis (23/7) lalu.
=========================
Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA
Sejarawan
Direktur Jaringan Studi Indonesia
=========================
Kabar ini tentu saja menjadi sebuah diskusi yang menarik tentang makin seriusnya upaya pemerintah terhadap penguatan sektor pertanian di Indonesia. Sebelumnya pada awal bulan Juli 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa jajaran kementerian lainnya berkunjung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) guna meninjau tentang realisasi pembangunan food estate atau lumbung pangan seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng pada 9 Juli 2020.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa terdapat sekitar 165 ribu hektare lahan potensial di Kalteng yang nantinya dapat dijadikan sebagai pengembangan kawasan lumbung pangan nasional. Food estate adalah proyek strategis nasional yang menghabiskan banyak uang negara, maka harus direncanakan dengan baik, terukur dan bertanggung jawab. Kedepankan empat pendekatan melalui pengembangan wilayah, integrasi sektor dan subsektor, lingkungan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa, dalam hal ini Kalimantan Tengah, diharapkan Presiden RI Joko Widodo dapat menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Korporasi petani menjadi basis pengembangan, yang terkonsolidasi dalam kelompok tani atau Poktan, dengan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian melalui input sumber daya, proses pelembagaan dan output promosI.
Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengembangkan konsep pertanian dari hulu ke hilir, kluster berbasis korporasi petani, diversifikasi pangan, hortikultura dan ternak. Selain itu inisiasi lumbung pangan nasional berupa pertanian modern melalui mekanisasi dan pertanian 4.0, serta melakukan inovasi maju dengan menjual produk olahan bukan mentah.
Petani diharapkan dapat menjual beras sebagai produk hilir, bukan gabah sebagai produk hulu. Begitu pula dengan produk olahan lainnya dari komoditas pertanian. Program besar ini akan mengembangkan konsep pertanian sebagai sistem industrial berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, modal, organisasi serta manajemen modern.
Mengulang Sejarah
Pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa sebenarnya mengulang kembali skenario kebijakan pertanian yang juga pernah dilakukan oleh Gubernur Kalimantan, Dr Moerjani pada masa awal pembangunan Kalimantan tahun 1950-an. Konsep ini setidaknya merupakan proyek raksasa pertama pertanian Indonesia di tanah Borneo.
Pada tahun 1952, kebijakan besar yang dilakukan Dr Moerjani adalah dengan memberikan masterplan pembangunan dalam konsep program bernama Pembukaan Kalimantan. Dasar program ini bertujuan membuka tanah - tanah baru untuk ekonomi nasional yang seluas-luasnya dan kemakmuran sebesar – besarnya. Pembukaan Kalimantan dirintis dengan membentuk direktorat - direktorat yang nantinya akan bertugas di provinsi. (ANRI, Kabinet Presiden RI No.849).
Susunan direktorat yang dibuat merupakan lembaga kemakmuran baru dengan jenis pekerjaan yang meliputi lapangan ekonomi. Direktorat dan pembagian tugas yang dimaksud mencakup bagian teknis, menyangkut pekerjaan teknis yang dilaksanakan untuk membuka Kalimantan seperti pengeringan sawah, menggali terusan saluran, dan pemasangan pompa.
Bagian produksi memiliki tugas dalam peningkatan kesuburan tanah dengan mekanisasi pertanian. Bagian produsen, memiliki tugas mencarikan aliran modal untuk pengembangan. Bagian perencanaan, bertugas membuat perencanaan dengan melakukan penyelidikan tempat di Kalimantan yang memiliki kesuburan tanah. Terakhir, bagian tata usaha, memiliki fungsi dalam hal keuangan dan pengawasan serta membuat laporan hasil kemakmuran di lingkungan direktorat.
Kelima bagian itu diusulkan direktorat yang diketuai oleh Dr Moerjani sebagai gubernur provinsi. Ini juga tercatatan arsip sejarah di Nationaal Archief, Den Haag Belanda.
Dr Moerjani dalam buku Pembangunan Kalimantan menyebut persawahan di pulau ini awal tahun 1950-an, rata -rata adalah 150.000 ha dan tiap – tiap tahun menghasilkan kurang lebih 180.000 ton beras. Sehingga total dari seluruh Kalimantan yang menghasilkan beras pada kondisi saat itu kurang lebih 250.000 ton beras .
Salahsatu perencanaan yang berhasil dilakukan Dr Moerjani saat itu ialah dengan polder pasang surut dilakukan oleh Jawatan Pertanian dengan pelaksanaan diantara Sungai Barito - Kapuas - Kahayan. Di daerah pasang surut ini ada sebanyak 250 hektare tanah rawa yang dapat dikerjakan polder pasang surut. (Nationaal Archief, Ministrie van Buitenlandse Zaken, Archief Indonesie Commiss / Bandjarmasin 1951-1957 Inv. nr.70)
