BANJARMASIN - Pemprov Kalsel menerapkan masuk kantor bergantian bagi pegawainya. Di Pemko Banjarmasin, memang tak ada kelonggaran bekerja dari rumah. Tapi bukan berarti tak ada pengecualian.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memberikan keringanan bagi ASN atau honorer yang tidak merasa sehat. Mereka disilakan untuk work from home.
"Tidak ada shift untuk ASN pemko. Sudah tidak WFH lagi kan. Tapi yang sakit, kami minta di rumah saja. Tak harus gejala mirip COVID-19. Kalau tidak fit jangan turun dulu," kata Ibnu, kemarin (5/8).
Alasan Ibnu, pemko pernah menerapkan masuk kantor bergiliran. Ternyata tidak efektif. Malah mengganggu pelayanan. "Contoh ASN dan honorer di kecamatan dan kelurahan. Di situ kan pegawainya sedikit. Tentu sulit," jelasnya.
Tapi Ibnu meminta setiap kepala SKPD untuk memantau kesehatan bawahannya. "Rutin dilaporkan sekali dalam sepekan. Apakah ada yang sakit. Apakah ada yang bergejala," tambahnya.
Selain itu, perjalanan dinas ke luar daerah juga masih dibatasi. Kalau pun izin dikeluarkan, hanya untuk dua orang saja. Misalkan satu kepala dinas dan satu kepala bidang.
"Tapi kalau harus menambah satu staf, maka urusannya harus yang berkaitan langsung," tegasnya.
Ditekankannya, kebijakan serupa juga berlaku di DPRD Banjarmasin. Komisi, alat kelengkapan dewan, dan pansus yang hendak berangkat hanya bisa didampingi satu staf.
"Karena kalau cuma sendirian mengurusi administrasi, kerepotan juga kalau tak dibantu," lanjutnya.
Penularan virus corona di kantor pemerintah dan swasta memang telah menjadi ancaman baru. Di Banjarmasin, dari data Dinas Kesehatan per 4 Agustus, terkonfirmasi positif 2.376 kasus. Kabar baiknya, yang sembuh sudah 1.226 orang.
Dari angka di atas, 10 orang diketahui berstatus ASN pemko. Menurut Ibnu, mereka tertular akibat transmisi lokal. Mengingat tidak memiliki riwayat bepergian.
"Dan ada yang sudah sembuh dan kembali bekerja seperti biasa," tutupnya. (war/fud/ema)
