BANJARMASIN – Tes usap massal yang akan digelar di Sekretariat DPRD Kalsel dipertanyakan. Mengingat anggarannya dibebankan ke APBD. Apalagi biaya swab test yang ditaksir mencapai Rp2,5 juta per orang.
"Jika swab massal ini menggunakan APBD, pasti membebani keuangan daerah. Saran saya, bayar sendiri bagi yang mampu," kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias, kemarin (7/8).
Kalau APBD cuma membayarkan tes untuk staf, menurutnya tak masalah. Tapi bagi level pejabat, Rachmah sarankan untuk membayar dari kantong pribadi.
Politikus PAN itu mengingatkan, keuangan daerah sedang kritis. Sementara masih banyak kebutuhan pembangunan yang harus ditanggung pemprov.
Ketua Fraksi Persatuan Nurani Demokrat, Asbullah juga turut mengkritisi swab massal tersebut. Dia khawatir bakal membuang-buang uang daerah.
"Harusnya kan di-rapid dulu. Kalau hasilnya reaktif, baru ke swab. Selama ini kan prosedurnya begitu," cecarnya. Tes cepat memang lebih murah. Mengacu edaran Kementerian Kesehatan, batas tarif tertinggi Rp150 ribu.
Menanggapi kritik itu, Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kalsel, Riduansyah membenarkan, bahwa ongkos swab massal yang digelar pekan depan itu dibebankan ke pemprov.
"Biaya sepenuhnya ditanggung Dinas Kesehatan. Jadi sekretariat tak mengeluarkan sepeser pun," jelasnya.
Tes usap ini wajib diikuti seluruh staf. Jika mangkir, dilarang masuk kerja. Kecuali mampu menunjukkan hasil tes mandiri.
Sedangkan untuk anggota DPRD, tidak diharuskan. Karena kebanyakan sudah tes dengan biaya sendiri. "Demi mencegah penyebaran COVID-19 di perkantoran pemerintah," tutupnya. (gmp/fud/ema)
