MANAGED BY:
JUMAT
18 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Senin, 10 Agustus 2020 09:16
Mengkritisi Rangkap Jabatan
Muhammad Firhansyah, Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia dan Kepala Keasistenan PVL Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.

PROKAL.CO,

Pro kontra adanya rangkap jabatan dan rangkap penghasilan pejabat publik/negara beberapa bulan terakhir kembali hangat dibahas publik. Menurut catatan Ombudsman RI tahun 2017, terdapat 222 komisaris BUMN dan unit usaha dari 541 komisaris yang rangkap jabatan. Bukan hanya itu, rangkap jabatan juga ada yang berasal dari TNI/Polri, akademisi perguruan tinggi, kementerian , termasuk di pemerintahan daerah.

========================
Oleh: Muhammad Firhansyah
Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia
Kepala Keasistenan PVL Ombudsman RI Perwakilan Kalsel
========================

Sedangkan data Ombudsman di tahun 2019, ada 397 komisaris terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN. Ini otomatis diduga kuat rangkap penghasilan, bahkan dari analisis Ombudsman dengan KPK menggunakan metode profiling terhadap 281 komisaris yang aktif dengan monitoring berdasarkan rekam jejak karir, pendidikan dan jabatan, ditemukan 138 komisaris (49 %) tidak sesuai dengan kompetensi teknis (tidak sesuai kompetensi dimana mereka ditempatkan), dan 91 komisaris (32 %) berpotensi konfilk kepentingan.

Bagi Ombudsman, kondisi ini menimbulkan sejumlah potensi maladministrasi serius dalam sistem pelayanan publik. Diantaranya konfilk kepentingan, tidak transparan, diskriminatif dan tidak akuntabel.
Selain itu, terindikasi kuat terjadi benturan antarregulasi (konfilk norma) akibat batasan yang tidak tegas, tafsir yang meluas dan berbeda-beda, pelanggaran terhadap regulasi pelarangan rangkap jabatan (level UU, PP maupun Peraturan Menteri), sistem rekrutmen komisaris BUMN yang kurang transparan, kurang akuntabel dan diskriminatif, serta tidak didasarkan pada prinsip imbalan atau basis kinerja yang wajar dalam hal rangkap penghasilan.

Menyikapi hal ini, Ombudsman telah menyampaikan saran kepada Presiden RI Joko Widodo. Pertama memerintahkan menteri BUMN untuk melakukan perbaikan pada peraturan menteri BUMN, baik mengenai proses rekrutmen, penetapan kriteria komisaris sampai pada pertanggungjawaban kinerja yang terukur.

Kedua, melakukan evaluasi cepat dan memberhentikan para komisaris yang rangkap jabatan dan secara eksplisit bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ketiga menyarankan untuk menerbitkan perpres yang substansinya memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan jabatan struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN yang berlandaskan kompetensi dan tanpa konfilk kepentingan, serta pengaturan sistem penghasilan tunggal bagi perangkap jabatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 07 September 2020 11:46

Menata Kembali Lembaga Independen

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru tepatnya 22 tahun yang lalu,…

Sabtu, 05 September 2020 10:39

Subsidi Kuota Bukan Solusi Tunggal

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah berdampak secara signifikan pada…

Kamis, 03 September 2020 11:34

Geliat Maskapai Penerbangan Pasca-PSBB

PASCA berakhirnya aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di sejumlah…

Kamis, 03 September 2020 11:33

Pilkada Banjarbaru: Antara Nama dan Kalkulasi Politik

POLITIK sepertinya tak memberi kesempatan untuk tanah di pusara Walikota…

Kamis, 03 September 2020 11:31

Merangsang Harapan

STIMULUS dan resesi menjadi istilah ekonomi yang paling sering disebut…

Selasa, 01 September 2020 16:08

Bu Tejo dan Literasi Sosial

Tokoh Bu Tejo dalam film pendek “Tilik” menjadi begitu fenomenal dalam…

Senin, 31 Agustus 2020 11:56

Menyoal Perwali Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah penyebaran Covid-19 yang cukup…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:28

Antara Calon Tunggal dan Kotak Kosong

KEMELUT soal pencalonan kepala daerah selalu menjadi topik hangat di…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:25

Sensus Penduduk September

KALIMANTAN SELATAN termasuk sebagai provinsi di Indonesia yang capaian Sensus…

Kamis, 27 Agustus 2020 11:52

Poros Sesat

BILA murid salah, guru akan meluruskan. Jika wartawan keliru, pembaca…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers