BANJARMASIN - Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalsel menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, kemarin (12/8) siang.
Ratusan massa aksi bergerak dari Taman Kamboja di Jalan Anang Adenansi. Membawa berbagai macam atribut, dari pengeras suara dan spanduk penolakan.
Tepat di depan gedung dewan di Jalan Lambung Mangkurat, buruh berorasi. Sejumlah tuntutan pun diutarakan.
Seperti menyetop pembahasan RUU Omnibus Law. Mencabut PP Nomor 64 Tahun 2020. Lalu, mencabut atau merevisi PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera. Dan menuntut pemerintah pusat dan daerah fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Tuntutan yang disampaikan bukan tanpa alasan. Koordinator aksi, Yoeyoen Indharto menilai bahwa kebijakan pemerintah justru memberatkan dan merugikan buruh.
Melalui dewan, buruh meminta Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pekerja ter-PHK agar bisa masuk program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Aksi unjuk rasa berjalan tertib. Massa kemudian ditemui Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. Dia menyatakan dukungan penuh atas tuntutan buruh.
"DPRD adalah bagian dari rakyat. Dengan adanya dorongan dari aliansi buruh, kami sangat sepakat dan sangat mendukung," kata politikus Partai Golkar itu.
Supian juga siap memfasilitasi aliansi untuk bertemu gubernur. Agar tuntutan bisa disampaikan langsung.
Pada akhir demonstrasi, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan. Sebagai jaminan tuntutan massa bakal ditindaklanjuti DPRD Kalsel. (war/fud/ema)
